Mendekati tahun Pemilu 2024, suhu politik semakin mendekati memanas, Pun demikian suasana semakin dinamis. Riak elit mulai meramaikan berbagai jurus antara lain adu jargon, argumentasi untuk membenahi keadaan dan tatanan berbangsa. Baliho dukungan mulai menghiasi tempat strategis baik dikota maupun di desa.
Namun fenomena ini kerap dimaknai sebagai gesekan politik, dan rakyat tetap saja beraktivitas seperti biasa, Nampak rakyat semakin pintar. Dibenak sang rakyat mulai tumbuh benih-benih kecerdasan dalam memilih pemimpinnya, yakni, Pemimpin yang efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. Kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya" begitulah keluh kesah sang rakyat yang penulis temui.
Dibalik para tim sukses nampak kian dinamis, sayup-sayup terdengar dengung ritme yang selalu berulang tentang nyanyian sama menjelang pemilu, yakni lobi-lobi politik, untuk mengatur strategi agar mendapat celah membagi kue kekuasaan. Saat ini waktunya tepat menanam jasa, dan berkeringat agar mendapatkan balasan dalam bentuk kue kekuasaan yang lezat. Disinilah kita melihat negarawan atau hanya sekedar politikus. James Freeman Clarke berkata, Seorang politisi berpikir tentang pemilihan umum berikutnya; seorang negarawan berpikir tentang generasi yang akan datang.
Naga-naga kenegarwanan semakin terkikis ketika, suasana saling memfitnah dan menjelekkan tanpa fakta, dan saling curiga tanpa dasar semakin marak. Bukti itu semakin memperkuat bahwa beberapa elit bukan negarawan. Contoh ketika beberapa pejabat kena kasus hukum, tidak sedikit yang berteriak " politisasi' dan kriminalisasi untuk membuat suasana gaduh, seharusnya mereka wajib mengikuti secara tertib proses hukum yang berlaku, bukan berteriak-teriak main tuduh yang tak jelas. Perlu diresapi bahwa sebagai warga negara demokrasi ini, Anda adalah penguasa dan penguasa, pemberi hukum dan taat hukum, dari awal sampai akhir.
Ketika teriakan berbau fintah dan tuduhan tanpa fakta, itu menunjukkan bahwa ruang elit kekuasaan politik masih dibayangi oleh Lobbying, Corruption And Political Influence yang gelap dan samar.
Diaspek itu, mengulas "Lobbying, Corruption And Political Influence' dalam kancah politik nasional menjadi sangat menarik. Saya tertegun ketika Pak Siswono Yudo Husodo diwawancarai Rossi, bahwa politik dalam pemerintahan yang ditersangkakan, kerap berujung pada terminology absurd, yakni kriminalisasi dan politisasi. Mengenai masalah ini, jawaban beliau menghadapi tuduhan itu sungguh bijak. "Semua harus legowo, ikuti saja proses hukum, kalau tidak, ya buktikan, bahwa anda tidak korup" .
Beliau hanya menekankan, mengaitkan dengan dugaan kriminilisasi dan politisasi, untuk membunuh dan mematikan gerak politik seseorang, adalah dengan mempolitisasi hukum", tentu itu, kurang tepat.
Oleh karena itu kita harus percaya kata-kata Amos Bronson Alcott, seorang Filsuf, guru dan pendidik dari Amerika Serikat 1799-1888, menyatakan bahwa sebuah pemerintahan, yang hanya melindungi kepentingan bisnis saja, tak lebih dari sekadar cangkang, dan segera runtuh sendiri oleh korupsi dan pembusukan. Lambat atau cepat kata-kata itu akan terbukti, bila itu benar adanya.
Dalam kaitan itu saya tertarik dengan Tulisan Campos, N. F., & Giovannoni, F. (2007). Lobbying, corruption and political influence. Public choice, 131, 1-21., menyebutkan bahwa ada Kebijaksanaan konvensional adalah bahwa melobi adalah cara yang disukai untuk menggunakan pengaruh politik di negara-negara kaya dan korupsi adalah pilihan yang lebih disukai di negara-negara miskin. Analisis efek bersama mereka sangat jarang dilakukan para pengkaji saat ini. Lobi dan korupsi selalu berkaitankah atau memang korupsi memang cikal bakalnya adalah lobi-lobi, bisa jadi ya, namun tidak semua lobi menghasilkan korupsi.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa (a) lobi dan korupsi adalah pengganti; (b) ukuran perusahaan, usia dan kepemilikan serta stabilitas politik merupakan faktor penentu penting dari keanggotaan lobi; dan (c) melobi adalah instrumen yang jauh lebih efektif untuk mempengaruhi politik daripada korupsi, bahkan di negara-negara kurang berkembang pun loby menjadi jurus jitu dalam membangun tatanan kekuasaan politik.
LOBI-LOBI POLITIK