CARA KPK LINDUNGI KORUPTOR BESAR
Tahun-tahun belakangan ini, adalah tahun-tahun yang begitu riuh dengan tema korupsi.
Sebelumnya, ramai memang. Tapi tak begitu banyak memobilisasi opini dan sumpah-serapah publik. Kasus-kasus bermunculan. Yang mulanya biasa, dalam waktu yang begitu singkat menjadi gelegar kosong belaka!
Saya, sama sekali tak hendak mendukung koruptor. Sama sekali tidak! Saya mendukung mereka yang telah mengikrarkan gerakan melawan korupsi.
Masalah mendasar yang telah dilupakan adalah: Korupsi itu pekerjaan mereka yang terlatih dan terdidik yg dekat kekuasaan, nah apakah pemberantasan korupsi yang dilakukan kpk ini sudah benar?
Rakyat yg mengerti menjadi sangat gelisah ketika dalam perkembangan suatu kasus, saat fakta-fakta sudah mengarah pada inti masalah justru menjadi sumir dan disumirkan oleh KPK itu sendiri,terlihat jelas kpk tdk berani masuk ke episentrum masalah.Strategi pemberantasan korupsi justru menjadi tanpa arah.
Koruptor memang harus dihukum. Tapi yg lebih penting lagi harus dibongkar modus operandi dan sindikasinya serta jejaringnya agar tidak terulang lagi,kita tau dlm kondisi korupsi yg parah korupsi itu justru sebagai kegiatan dari suatu jejaring (cabal, atau 'sindikat'), yang melibatkan banyak unsur, sudah jelas jika semua itu tdk diberantas tentu kita tdk akan mendapatkan efek peberantasan korupsi itu sendiri dan kejadian2 yg sama persis itu akan berulang terus malah dgn modus yg lebih canggih.
Contoh nyata dalam penanganan kasus Angelina Sondakh
ada 2 poin yg bisa diambil
1. Hakim : Penerapan pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat karena dalam kewenangannya sebagai anggota DPR Komisi X dan Banggar tidak dapat berdiri sendiri dalam mekanisme anggaran sehingga kewenangan memutuskan besaran anggaran bukan kewenangan tungal tapi kolektif,
2. hakim anggap transkrip pembicaraan BBM Angie dengan Mindo sbg bukti yg sah