Perencanaan Pembangunan Pemerintah Terhadap Perekonomian Wisata Indonesia, Begini "Pro dan Kontra Program 10 Bali Baru"
Dilansir dari situs video Bukan Pesona Indonesia -- Dibalik Bisnis Pariwisata, program 10 Bali baru memberikan pro kontra antara pihak pemerintah atau koporasi dengan masyarakat yang wilayah dan wisatanya akan dijadikan destinasi prioritas atau wisata super premium. Wilayah wisata yang akan dijadikan 10 Bali baru tersebut antara lain : Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Tanjung Lesung di Banten, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Gunung bromo-Semeru-Tengger di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Pulau Morotai di Maluku Utara, dan Kepulauan Seribu di DKI Jakarta.
Adanya pembangunan yang direncanakan pemerintah tersebut untuk meningkatkan target kunjungan wisatawan pada tahun 2024, namun hal tersebut juga menimbulkan munculnya pro kontra antara pemerintah dan masyarakat yang ada di wilayah wisata tersebut. Dari pihak masyarakat adalah kontra ingin mengembangkan atau mengelola pariwisata dengan kreativitas dan inovasi masyarakat sendiri dalam wilayah wisatanya. Masyarakat hanya bermaksud untuk melestarikan budaya pariwisata dari leluhurnya dan mengenalkan ragam pariwisata ke mancanegara tanpa ada maksud untuk menjual pariwisata atau destinasi Indonesia. Adapun jika masyarakat mendapatkan pemasukan itupun akan dikelola kembali untuk kebutuhan pelestarian wisata tersebut.
Pegembangan atau pengelolaan wisata dalam ekonomi setiap wilayah juga tergantung dari kebutuhan mereka, ada yang berpendapat bahwa ekonomi masyarakat tergantung pada sektor pariwisata, ada pula yang tidak, dan ada juga yang bergantung pada pertanian. Sedangkan pro dari pemerintah sendiri adalah mewujudkan pembangunan yang akan segera berlangsung dengan upaya apapun hingga pembangunan tersebut tercapai. Salah satunya, yaitu beberapa wilayah wisata, lahan pertanian, rumah, dan tanah milik warga jadi bahan incaran untuk pembangunan program 10 Bali baru tersebut. Beberapa wilayah wisata dan lahan pertanian banyak dialihkan, yang semula dikelola oleh masyarakat sendiri seketika dikendalikan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat tidak punya kuasa lagi atas wilayahnya.
Analisis permaslahan yang muncul dalam konteks pembangunan "10 Bali Baru" yang ada di Indonesia dapat dilihat dari berbagai teori. Beberapa teori yang releven untuk menganalisis permasalahan ini yaitu teori pembangunan berkelanjutan, teori konflik sosial, dan teori parsitipasi masyarakat. dan teori hak asasi manusia
1. Teori Pembangunan Berkelanjutan
Proyek-proyek "10 Bali Baru" Menunjukkan bahwa pembangunan di beberapa lokasi tidak selalu sejalan dengan prinsp-prinsip pembangunan berkelanjutan. pencemaran lingkungan, penggusuran warga, dan ancaman terhadap konservasi merupakan indikator bahwa pembangunan tidak mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan seimbang dan hanya memperioritaskan aspek keuntungan saja.
Proyek-proyek "10 Bali Baru" juga menunjukkan pergeseran fokus dari pembangunan yang lebih berorientasi pada ekonomis, tanpa mempertimbangkan lagi dampak sosial dan lingkungan
2. Teori Konflik Sosial
Perselisihan antara korprasi dan warga setempat. Hal ini menggambarkan ketidaksetaraan kekuatan dalam konflik tersebut, dimana korperasi memiliki sumber daya dan pengaruh yang lebih besar.
Pergeseran di wilayah Ranu Pane juga dapat menggabarkan konflik antara pembangunan pariwisata yang dipromosikan pemerintah dan mata pencaharian tradisional warga, misalnya petanian kentang. dari sini dapat mencerminkan ketegangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.