Politik Uang di Maluku Tenggara

Politik uang selalu jadi bumbu Pilkada yang bikin suasana pemilihan jadi penuh cerita seru. Di Maluku Tenggara, kita lagi dihibur dengan kisah viral seorang tokoh lokal yang bagi-bagi duit Rp50 ribu ke anak-anak sambil bilang, "Jangan lupa ajak orang tua pilih calon nomor satu!" Video ini langsung bikin heboh media sosial dan menarik perhatian Bawaslu, yang kelihatannya jadi rada bingung---ini benar dugaan pelanggaran atau cuma trik lama dengan gaya baru?

Bawaslu pun kemudian meminta warga buat lapor resmi kalau ada dugaan politik uang. Sebagai penonton setia drama Pilkada, kita mungkin bertanya-tanya: kenapa Bawaslu nggak langsung bertindak kalau udah ada video viral? Eh, ternyata nggak semudah itu, gengs! Bawaslu butuh laporan resmi plus bukti-bukti biar kasusnya bisa diselidiki lebih lanjut. Bak film detektif, kita perlu alur yang lengkap dulu biar Bawaslu bisa mulai action.

Tantangan Bawaslu: Banyak Komentar, Kurang Laporan

Melihat kasus ini, jadi jelas kalau Bawaslu posisinya kayak admin grup keluarga WhatsApp: semua orang suka komentar soal pelanggaran, tapi nggak ada yang serius mau lapor. Mungkin karena sebagian warga Maluku Tenggara ngerasa kocak aja lihat bagi-bagi duit langsung ala Umar Key ini. Ada juga yang anggap ini cuma bagi-bagi rejeki dan mungkin nggak mikirin dampak jangka panjang.

Di sisi lain, netizen lain juga ramai-ramai nonton video ini sambil berkomentar kritis, sambil berharap Bawaslu bisa jadi superhero. Masalahnya, Bawaslu baru bisa bertindak kalau ada laporan yang formal. Jadi, bisa dibilang Bawaslu saat ini kayak lagi nunggu skrip cerita di drama Pilkada ini biar makin seru dan bisa dilanjutkan ke episode berikutnya.

Kalau Viral, Tapi Nggak Lapor, Bagaimana?

Nah, balik lagi ke pertanyaan Bawaslu. Misalnya video ini udah viral sampai viral banget, tapi kalau nggak ada laporan resmi? Ya, jadinya kayak nonton serial TV yang nggak ada kelanjutannya, cuma menggantung di tengah-tengah. Warga diharapkan aktif buat lapor kalau benar-benar yakin ada politik uang, karena Bawaslu nggak bisa menangani dugaan pelanggaran cuma dari gosip, rumor, atau viral di media sosial.

Ini jelas jadi momen buat masyarakat buat ikut andil. Kalau emang merasa tindakan ini nggak bener, yuk, laporkan! Siapa tahu, Pilkada bisa jadi lebih adil tanpa embel-embel uang. Atau sebaliknya, kalau cuma mau jadi penonton aja, ya, siap-siap aja kita terus disuguhi drama Pilkada berikutnya yang pastinya nggak kalah seru.