Hubungan seksual atau penyimpangan seksual baru akan jadi masalah hukum jika terjadi pelecehan seksual dan kekerasan seksual
Rupanya, bagi Pemkot Bogor, Jawa Barat (Jabar), penyimpangan seksual jadi masalah besar yang pada akhirnya terbit peraturan yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual yang disahkan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, tanggal 21 Desember 2021.
Defenisi penyimpangan seksual (sexual deviance) diatur di Pasal 1 ayat 5, disebutkan: Perilaku Penyimpangan Seksual adalah perilaku seseorang dalam hubungan seksual yang berorientasi pada kepuasan seksual yang diperoleh dari atau yang ditujukan kepada objek seksual secara tidak wajar.
Perda ini tidak objektif karena mengabaikan fakta terkait perbuatan seksual yang juga melawan norma, moral, agama dan hukum.
Petanyaan yang sangat mendasar adalah:
Apa yang menyimpang?
Mengapa disebut menyimpang?
Soalnya, secara seksual tidak ada hubungan seksual yang menyimpang selama tidak terkait dengan perbuatan yang melawan hukum.
Lagi pula bentuk-bentuk yang disebut sebagai penyimpangan seksual di Perda ini justru terjadi di ranah privat dengan sukarela. Penyimpangan seksual baru bisa jadi urusan hukum jika terjadi perbuatan yang melawan hukum, seperti pemaksaan (pemerkosaan, sodomi, seks oral), inses, perizinaan (delik aduan), hubungan seksual di bawah umur secara paksa dengan lawan jenis, pedofilia (menyalurkan dorongan hasrat seksual dengan anak-anak umur 7-12 tahun), infantofilia (menyalurkan dorongan hasrat seksual dengan anak-anak umur 0-7 tahun), mengintip, hubungan seksual dengan binatang.
Baca juga: Infantofilia Mengintai Bayi dan Anak-anak Sebagai Pelampiasan Seks