Shinta, pemegang program VCT di Puskesmas Poncol Kota Semarang menuturkan, masyarakat dapat mengecek apakah yang bersangkutan menyandang HIV AIDS atau tidak, melalui tes tersebut. Ini pernyataan dalam berita "Tak Perlu Malu, Tes HIV AIDS di Puskesmas Ini Dijamin Kerahasiaannya" (jateng.tribunnews.com, 20/1-2019).
Pernyataan di atas benar-benar di luar akal sehat, karena:
Pertama, tidak ada alasan secara medis bahwa masyarakat harus melakukan cek apakah menyandang HIV/AIDS atau tidak,
Kedua, tidak semua orang harus menjalani tes HIV karena tidak semua orang (masyarakat) melakukan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS.
Maka, tes HIV bukan soal malu atau tidak tapi karena informasi yang disebarkan ke masyarakat, al. melalui media massa dan media online, sejak awal epidemi sampai sekarang selalu dibumbui dengan moral sehingga yang ditangkap masyarakat hanya mitos (anggapan yang salah).
Misalnya, mengaitkan penularan HIV/AIDS dengan hubungan seksual di luar nikah, seperti seks pranikah, seks bukan dengan istri, atau seks dengan pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi pelacuran.
[Baca juga: Penularan HIV/AIDS Bukan karena Seks di Luar Nikah]
Masalah kian rumit karena sejak reformasi ada gerakan masif menutup tempat pelacuran yang sebelumnya dijadikan sebagai pusat rehabilitasi dan resosialisasi PSK. Akibatnya, transaksi seks yang berujung sebagai praktek pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu yang melibatkan PSK langsung dan PSK tidak langsung.
PSK dikenal dua jenis, yaitu:
(a). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan, dan
(b). PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, 'artis', cewek prostitusi online, dll.