Rani (Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Depok Rani Martina-pen.) berharap dengan adanya penyuluhan dan pemeriksaan ini (Mobile VCT-pen.) diharapkan dapat mendeteksi dan menanggulangi penderita HIV/AIDS di Kota Depok. Ini ada dalam berita Mobile VCT Depok Kali Ini Sasar Pasar Cisalak (jabarnews.com, 3/8-2018).
Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Depok sampai akhir tahun 2017 dilaporkan 988 (kompas.com, 21/02/2018).
Kasus yang dilaporkan ini (988) tidak menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya di masyarakat karena epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang terdeteksi (988) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.
Maka, yang diperlukan adalah langkah konkret yang tidak melawan hukum untuk mencari warga yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi. Mereka tidak menyadari kalau dirinya sudah mengidap HIV/AIDS karena tidak ada gejala-gejala yang khas AIDS pada fisik dan keluhan kesehatan sebelum masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV).
Langkah yang dilakukan Pemkot Depok untuk mendeteksi warga pengidap HIV/AIDS yang tidak terdeteksi al. disebutkan melalui Mobile VCT ke pasar. Padahal, mendeteksi warga yang mengidap HIV/AIDS adalah langkah di hilir. Artinya, Pemkot Depok membiarkan warga tertular HIV dahulu baru dideteksi, al. melalui Mobile VCT.
Risiko seorang warga, terutama laki-laki dan perempuan dewasa, tertular HIV/AIDS adalah jika perilaku mereka berisiko tinggi tertular HIV/AIDS, al. sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan seseorang yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK).
Ketika Pemkot Depok menyasar pasar sebagai objek Mobile VCT itu artinya warga yang berkecimpung di pasar adalah orang-orang dengan perilaku berisiko tertular HIV/AIDS. Tentu saja ini sangat tidak pasa karena menyamaratakan perilaku semua orang yang bekerja di pasar dan yang datang ke pasar.
Dengan menjalankan program Mobile VCT ke pasar-pasar akan membuka risiko stigma (cap buruk) bagi warga yang mengikuti konseling dan tes HIV karena dilakukan secara terbuka. Warga yang masuk dan keluar dari Mobile VCT itu akan dikenali dan bisa-bisa mereka dikaitkan langsung dengan HIV/AIDS.
Pemkot Depok sendiri tidak memberikan santunan kematian kepada warga yang meninggal karena penyakit terkait AIDS (Baca juga: Santunan Kematian yang Diskriminatif di Kota Depok). Padahal, warga yang tertular HIV/AIDS tidak hanya melalui perilaku yang amoral, seperti warga yang tertular melalui transfusi darah, istri yang tertular dari suami atau bayi yang tertular dari ibunya. Lagi pula kematian pengidap HIV/AIDS bukan karena HIV/AIDS (Baca juga: Kematian Pengidap HIV/AIDS di Kota Depok Bukan Karena HIV atau AIDS).
Pemkot Depok diharapkan mencari cara yang lebih komprehensif dalam mendeteksi warga yang mengidap HIV/AIDS. Tentu saja dengan langkah-langkah regulatif yang tidak melawan hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Lagi pula kalau hanya mencari warga yang sudah tertular HIV/AIDS itu artinya hanya melakukan penanggulangan di hilir. Yang diperlukan adalah langka penanggulangan di hulu yaitu menurunkan insiden infeksi HIV baru khususnya pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual yang berisiko.