“HNW: Risma Bisa Selesaikan Prostitusi di Surabaya, Masa Ahok Tidak Bisa” Ini judul berita di detiknews, 19/2-2016. Jika mengacu ke pernyataan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), ini, maka berita tentang prostitusi online, prostitusi artis, razia maksiat, dll. di Surabaya yang banyak diberitakan media massa dan media online adalah berita atau kabar bohong (hoax).
Itu artinya Risma (Walikota Surabaya Tri Rismaharini) adalah orang pertama di muka bumi ini yang bisa menyelesaikan pelacuran atau prostitusi. Maka, Risma akan menjadi narasumber kelas dunia untuk materi penyelesaian pelacuran. Bravo ....
Secara de facto yang dilakukan Risma adalah melarang perempuan-perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) praktik di Gang Dolly, sebuah tempat pelacuran di Kota Surabaya yang juga berdekatan dengan tempat pelacuran Jarak.
Di era Orba PSK dilokalisir di lokalisasi untuk melakukan rehabilitasi dan resosialisasi para PSK. Sambil mengikuti program pelatihan, para PSK itu tetap bekerja sebagai pemuas syahwat laki-laki hidung belang. Namun, program itu ‘gatot’ (gagal total) karena bersifat top-down [Menyingkap (Kegagalan) Resosialisasi dan Rehabilitasi Pelacur(an)].
Yang dilakukan Kemensos RI sekarang ini pun, seperti yang dijalankan di Gang Dolly yaitu memberikan modal kerja dan pelatihan bagi PSK. Perlu bukti yang konkret apakah PSK yang menerima modal dari Kemensor dan Pemkot Surabaya itu benar-benar tidak lagi sebagai PSK. Soalnya, pengalaman di era resos banyak PSK yang tetap memilih jadi pemuas syahwat karena perbedaan penghasilan ril. Jika mereka kerja sebagai penjahit dan karyawan salon tentulah hasil yang mereka terima tidak sebanyak kalau mereka kerja sebagai PSK.
Di bagian lain disebutkan: Hidayat mencontohkan hasil kerja Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang berhasil menutup lokalisasi Dolly. Dia ingin hal itu ditiru Jakarta.
Dolly masih tegak berdiri sampai hari ini. Risma tidak membongkar bangunan-bangunan di Gang Dolly. Maka, secara kasat mata bisa dilihat bahwa yang dilakukan Risma adalah melarang PSK praktik di Dolly dengan cara memulangkan mereka ke kampung halaman dengan dukungan Kemensos.
Apakah itu jaminan tidak ada lagi pratek pelacuran di Dolly, Jarak dan Kota Surabaya?
Kalau mengacu ke pernyataan Pak Wakil Ketua MPR itu jelas bahwa di Kota Surabaya tidak ada lagi pelacuran. Itu artinya Surabaya adalah sebuah ‘kota suci’.
Lebih lanjut Pak Wakil Ketua MPR ini berujar lagi: "Seorang ibu bisa menyelesaikan itu, masa gubernur Jakarta tidak bisa.”
Kalau Risma hanya mengusir PSK dari Gang Dolly, maka Ahok selain mengusir PSK juga akan membongkar bangunan di Kalijodo rata dengan tanah. Menurut Ahok, kalau bangunan tidak diratakan dengan tanah maka akan muncul praktek pelacuran baru.