* Sekitar 20 persen sampah di Jakarta dihasilkan penglaju ....
Ketika truk-truk sampah Pemprov DKI Jakarta dihadang di Cileungsi, Kab Bogor, Jabar, awal November 2015 lalu sampah pun menggunung di Jakarta. Padahal, sampah di Jakarta juga dihasilkan oleh penglaju (orang-orang yang berpergian ke Jakarta tiap hari untuk sekolah, kulah, bekerja, dll. dan kembali lagi ke kota tempat tinggalnya) yang memakai jasa KRL, bus, taksi, ojek, mobil dan motor dari kawasan Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dan sekitarnya yang setiap hari ‘menyerbu’ Jakarta untuk 1001 macam alasan. Mulai dari sekolah, kuliah, bekerja, belanja, jalan-jalan, kuliner, mengemis, dll.
Maka, dua judul berita ini amat tidak objektif karena memberikan gambaran yang salah tentang perilaku warga Jakarta terkait dengan sampah: (1) Dinas Kebersihan DKI: Total Berat Sampah Malam Tahun Baru Capai 700 Ton (detiknews, 1/1-2016), dan (2) Kesadaran Warga Ibu Kota Tetap Minim, Sampah Menumpuk di Perayaan Tahun Baru (KOMPAS cetak, 1/12-2016).
Kedua judul berita tsb. sama sekali tidak mencerminkan realitas sosial tentang sumber sampah yang mengotori Jakarta di malam pergantian tahun tanggal 31 Desember 2015.
Soalnya, yang merayakan malam pergantian tahun di berbagai tempat di Jakarta tidak hanya warga Jakarta. Mereka datang dari berbagai kota di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. dll. Buktinya, KRL yang sekarang disebut commuter line beroperasi 24 jam pada malam pergantian tahun itu. Ini salah satu bukti yang merayakan pergantian tahun di Jakarta juga datang dari berbagai kota di sekitar Jakarta, bahkan dari kota-kota di Jabar dan luar Pulau Jawa.
Sampah yang menumpuk di Jakarta pada hari-hari kerja pun tidak hanya dihasilkan oleh warga Jakarta, tapi juga warga dari luar Jakarta sebagai penglaju, seperti karyawan, pelajar, mahasiswa, PNS, karyawan, pengemis, dll.
Ada yang meninggalkan sampah di tempat kerja, seperti kantor, toko, mal, dll. Ada pula yang membuang sampah di jalanan, taman, dll. Juga membuang sampah ke tempat-tempat pembuangan sampah yang tersebar di seluruh wilayah kota.
Maka, amatlah pantas kalau Ahok, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ‘marah besar’ ketika Bekasi menolak sampah Jakarta dan ormas menghadang truk-truk sampah Pemprov DKI Jakarta.
Sayang, staf Ahok sama sekali tidak bisa memberikan pencerahan kepada Pemkot dan DPRD Bekasi khususnya dan Bodetabek umumnya serta ormas-ormas yang memakai ‘naked power’ (kekuasaan telanjang dengan mengandalkan seragam) menghadang truk sampah. Kalau saja staf terkait di Pemprov DKI Jakarta, terutama di Dinas Kebersihan, bisa memberikan pencerahan tentulah ada pandangan yang berbeda pada Pemkot dan DPRD Bekasi serta ormas tentang proses pembaungan sampah dari Jakarta.