“Prevalensi HIV di Indonesia Rendah.” Ini judul berita di www.mediaindonesia.com (1/12-2010). Disebutkan: “Indonesia termasuk dalam kategori epidemi dengan tingkat prevalensi HIV yang rendah di dunia, yaitu sekitar 0,2%.”
Prevalensi itu berdasarkan laporan kasus kumulatif yang dikeluarkan oleh Kemenkes sampai Juni 2010 yaitu21.770 AIDS dan 47.157 HIV-positif.
Pertanyaannya adalah: Apakah angka yang dilaporkan Kemenkes itu merupakan kasus HIV dan AIDS yang ril di masyarakat? Soalnya, dari berbagai data yang dikeluarkan oleh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia kasus HIV dan AIDS juah dari angka yang dilaporkan Kemenkes.
Penemuan kasus yang rendah di Indonesia terjadi, al. karena survailans tes HIV yang tidak konsisten, rumah sakit dan puskesmas hanya menunggu kasus yaitu orang yang berobat dengan indikasi penyakit terkait AIDS, ada rumah sakit dan dokter yang tidak melaporkan kasus HIV dan AIDS yang mereka deteksi, dll.
Angka prevalensi yang kecil ini akan menjadi bencana karena angka itu semu. Tapi, ada kesan pemerintah ‘membusungkan dada’ karena prevalensi yang kecil.
Di Aceh, misalnya, survailans tes HIV sebelum tsunami hanya dilakukan satu kali. Di beberapa daerah malah tidak pernah dilakukan survailans. Celakanya, survailans hanya dilakukan terhadap pekerja seks komersial (PSK) dan waria.Di daerah yang survailans gercar dan klinik VCT sudah banyak maka kasusHIV dan AIDS banyak yang terdeteksi, seperti di Jakarta, Jawa Barat dan Papua.
Estimasi dari Kementerian Kesehatan tahun 2009, misalnya, menyebutkan 6,3 juta orang berisiko tertular HIV di Indonesia. Estimasi kasus HIV diperkirakan sebesar 186.000. Dengan kasus kumulatif HIVAIDS 68.927 yang terdiri atas 47.157 HIV dan 21.770 AIDS tidak menggambarkan kasus yang sebenarnya di masyarakat.
Bandingkan dengan Johor, semacam provinsi di Indonesia, di Malaysia yang sudah melaporkan 14,753 kasus HIV/AIDS dari 87,710 kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Malaysia. Singapura melaporkan 2,852 kasus HIV/AIDS, Thailand 610,000 (2007), dan Filipina 5,233.
Yang dikhawatirkan prevalensi yang rendah itu membuat pemerintah lengah sehingga kelak terjadi ‘ledakan AIDS’.***