Sejak pemerintah menjalankan program konversi atau pengalihan bahan bakar untuk memasak, terutama di rumah tangga, yaitu dari minyak tanah ke gas elpiji di tahun 2007, selalu muncul masalah yaitu terkait dengan penyesuaian harga.
Pemerintah melalui Pertamina menyediakan dua jenis tabung gas elpiji yaitu 3 kg dan 12 kg. Kebijakan pemerintah dalam konversi ini adalah menyubsidi gas elpiji 3 kg sehingga kenaikan harganya tidak menimbulkan gejolak sosial. Sedangkan gas 12 kg tidak disubsidi sehingga Pertamina menjalankan tata niaganya secara komersial.
Celakanya, selama ini dala tata niaga gas elpiji 12 kg non-subsidi Pertamina mengeluarkan biaya besar, al. untuk impor bahan baku, secara komersial sedangkan harga jualnya secara soial sehingga tidak mencerminkan tata niaga yang ekonomis. Berdasarkan biaya produksi, maka harga keekonomian elpiji 12 kg saat ini sebesar Rp 15.110 per kg atau Rp 181.400 per tabung.
Tapi, karena harga jual yang tidak sesuai dengan harga produksi, akibatnya Pertamina rugi besar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan tata niaga gas 12 kg non-subsidi dari tahun 2009 sampai 2013 merugikan Pertamina sebesar Rp 17 triliun. Secara perusahaan Pertamina tidak rugi karena kerugian tata niaga gas elpiji 12 kg non-subsidi tsb. ditutupi oleh perusahaan.
BPK melihat uang Pertamina yang dipakai menutupi kerugian tata niaga gas elpiji 12 kg non-subsidi itu merugikan negara, dalam hal ini pemerintah, karena uang tsb. merupakan keuntungan Pertamina, al. yang akan kena pajak. Jika uang tsb. dipakai untuk menutupi kerugian, maka keuntungan itu tidak kena pajak.
Karena kerugian Pertamina itu justru merupakan kerugian negara, dalam hal ini pemerintah, maka, BPK merekomendasikan agar Pertamina menaikkan harga jual gas elpiji 12 kg non-subsidi mulai tahun ini.
Jika Pertamina tidak segera menaikkan harga jual menjadi Rp 1.000/kg di awal tahun 2014, BPK memperkirakan tata niata gas ini tetap rugi yang mencapai Rp 5,4 triliun pada tahun ini.
Itulah sebabnya dengan berpegangan pada rekomendasi BPK Pertamina menyesuaikan harga jual gas elpiji 12 kg non-subsidi. Penyesuaian harga dilakukan secara berkala atau priodik, seperti yang dilakukan PLN, agat tidak menimbulkan gejolak sosial. Hal ini terungkap di acara “Kompasiana Nangkring bareng Pertamina”: Membincang Elpiji Non-Subsidi” (Jakarta,29/8-2014).
14111002741170888363
Adalah Adiatma Sardjito, Media Manager Pertamina, menyampiakan roadmap (rencana strategi) penyesuaian harga gas elpiji 12 kg non-subsidi. Pertamina akan menjalankan program berupa langkah-langkah yang berkesinambungan sampai mencapai titik harga jugal yang ekonomis. Dengan langkah-langkah yang elegan Pertamina berharap kenaikan harga sampai menyampaikan harga jual ekonomis tidak akan menimbulkan gejolak sosial.
Konsumen gas elpiji 12 kg non-subsidi sendiri adalah dari kalangan menengah ke atas. Secara nasional yang menggunakan gas elpiji tabung 12 kg mencapai 17 persen dari pasar gas elpiji nasional. Mereka ini adalah 16 persen rumah tangga di perkotaan 6 persen rumah tangga di pedesaan.
Maka, secara umum kenaikan harga gas elpiji 12 kg non-subsidi tidak akan menimbulkan gejolak karena tingkat ekonomi pengguna dan jumlahnya yang tidak besar. Tentu berbeda halnya jika harga gas elipiji 3 kg yang dinaikkan karena pemakainya sangat banyak dan dari kalangan menengah ke bawah.
Terkait dengan kenaikan harga gas elpiji 12 kg ibarat ‘buah simalakama’ bagi pemerintah, dalam hal ini Pertamina, karena di satu sisi menaikkan harga untuk menghindarkan kerugian negara di sisi lain menyentuh kepentingan masyarakat.
Dengan harga Rp 114.300 per tabung secara ekonomis memakai gas elpiji 12 kg lebih efisien jika dibandingkan dengan gas elpiji 3 kg. Soalnya, jika memakai tabung 3 kg itu artinya pemakai tabung 12 kg harus menyediakan 4 tabung @ 3 kg. Memang, harganya berbeda yaitu 1 tabung 12 kg Rp 114.300 dan 4 tabung 3 kg Rp 74.000, tapi menyediakan sekaligus empat tabung 3 kg di rumah bukanlah hal yang mudah.
Selain ada risiko perlu pula manajemen yang rapi karena kalau tidak menyediakan tabung cadangan bisa saja gas habis di malam hari atau di pagi hari ketika toko atau kios yang menjual gas sudah tutup atau belum buka.
Itulah sebabnya ibu-ibu rumah tangga yang sudah biasa memakai tabung 12 kg tidak beralih ke tabung 3 kg biar pun harga naik. Dengan kenaikan harga, konsumen tetap lebih memilih gas elpiji 12 kg, karena seperti disampaikan seorang konsumen di Cawang, Jakarta Timur, 1 tabung gas elpiji 3 kg untuk memasak setiap hari hanya tahan 1 pekan. Itu artinya setiap bulan diperlukan 4 tabung gas elpiji 3 kg. Maka, "Saya tetap piih gas elpiji 12 kg biar pun harganya naik," kata itu dengan nada yakin.
Adalah tidak rasional jika pengguna tabung @ 12 kg pindah ke tabung @ 3 kg karena perbedaan harga tidak bermakna jika dibandingkan dengan efisiensi. Perkiaraan Pertamina hanya sekitar 2 persen pengguna gas elpiji 12 kg yang akan ‘migrasi’ ke elpiji 3 kg.
Itu artinya tidak akan terjadi gejolak sosial, seperti kelangkaan gas elpiji 3 kg, karena persediaan gas 3 kg terjamin dan Pertamina mempunyai sistem pengawasan, disebut Sistem Monitoring Penyaluran Elpiji 3 Kg.
Sistem ini akan mencatat dan memonitor penjualan tabung gas elpiji 3 kg di semua agen lengkap dengan koordinat agen. Di layar monitor akan ketahuan jika terjadi lonjakan permintaan gas 3 kg. Jika ini terjadi Pertamina tidak akan melayani agen tsb.
Selain itu Pertamina pun menjalin kerja sama dengan kepolisian untuk mencegah pengoplosan atau pengisian elpiji 3 kg ke tabung elpiji 12 kg.
Jadi, sejalan dengan kenaikan haga gas elpiji 12 kg non-subsidi, Pertamina menjamin ketersediaan gas elpiji 3 kg subsidi sehingga pemakai gas 3 kg tidak perlu risau. Begitu juga dengan gas elpiji 12 kg ketersediaannya juga dijamin Pertamina. (bahan-bahan dari Pertamina, esdm.go.id, dan sumber-sumber lain). *** [Syaiful W. Harahap] ***