Kritik terhadap para Politikus Indonesia dalam Konteks Teori Otto Von Bismarck: "Politics Ruins the Character"
Indra Wardhana
Pernyataan Otto Von Bismarck bahwa "politics ruins the character" mencerminkan pandangan skeptis terhadap dunia politik, terutama dalam konteks moralitas individu yang terlibat. Dalam konteks politik Indonesia, pernyataan ini sangat relevan dan dapat dilihat sebagai cermin dari berbagai dinamika yang ada. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana teori ini dapat diaplikasikan untuk menganalisis kondisi politik di Indonesia saat ini.
1. Konteks Politik Indonesia
Politik Indonesia, yang berakar pada sejarah panjang dan kompleks, telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan. Dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi, setiap periode membawa tantangan dan dinamika yang berbeda. Namun, satu hal yang tetap konsisten adalah adanya isu moral dan etika yang sering kali terabaikan dalam praktik politik.
1.1 Korupsi yang Merajalela
Salah satu manifestasi dari peringatan Bismarck adalah tingginya tingkat korupsi di kalangan pejabat publik. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia sering kali menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Korupsi tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan budaya di mana individu merasa bahwa mereka harus mengorbankan integritas mereka untuk bertahan dalam sistem yang tidak adil.
1.2 Politik Uang
Politik uang menjadi bagian integral dari pemilihan umum di Indonesia. Praktik ini menciptakan insentif bagi calon legislatif untuk mengabaikan janji kampanye dan lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, karakter individu sebagai pemimpin sering kali tergerus oleh kebutuhan untuk memenuhi ekspektasi finansial yang tidak etis.
2. Kompromi Etika dalam Pengambilan Keputusan
Bismarck menekankan bahwa politik sering kali memaksa individu untuk melakukan kompromi etika. Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dalam pengambilan keputusan yang sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada kepentingan rakyat.