Pada hari Senin (22/1/2024), Tim Kampanye Nasional (TKN) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa sejumlah kementerian terlibat dalam program food estate, namun Kementerian Pertahanan (Kemhan) masih belum menerima anggaran dari APBN untuk inisiatif tersebut.
Menurut Komandan Bravo TKN, Budisatrio Djiwandono, hingga saat ini, hanya Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan KLHK yang telah menerima anggaran APBN sekitar Rp 5 triliun dari tahun 2020 hingga 2023. Sementara itu, Kemhan belum mendapatkan satu rupiah pun untuk mendukung program lumbung pangan nasional.
Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kementerian Pertanian sebagai leading sector dalam program food estate, yang sedang berlangsung di tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Budisatrio menjelaskan bahwa program ini mendesak sebagai respons terhadap ancaman ketidakstabilan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim, alih fungsi pertanian, dan situasi geopolitik.
TKN menegaskan bahwa food estate bukanlah program yang memberikan hasil instan. Budisatrio menekankan perlunya proses dan evaluasi yang teliti. "Lumbung pangan ini bukan proses instan bukan satu hari, dua hari, satu minggu, satu bulan itu direncanakan dijalankan terus membuahkan hasil secara langsung, tidak," ungkapnya.
Dalam konteks ini, evaluasi dan pengawasan dari berbagai pihak dianggap sebagai hal yang penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari program food estate.
