MOMEN menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Politik tanah air kembali dibuat panas. Panas dengan berbagai kasus kriminal yang dipolitisasi. Dari korupsi benur, korupsi bansos yang dikaitkan dengan kontestan pilkada, serta kepemilikan senjata api ilegal oleh anggota FPI.
Akankah reshuffle kabinet terbatas, mendinginkan suasana?
Pilkada 2020, sudah diprediksi berlangsung ngeri. Meski belum sepenuhnya terbukti. Namun, hasil pilkada yang sudah dilaksanakan, tak begitu jauh meleset dengan opini-opini yang beredar di masyarakat.
Petahana melawan kotak kosong, kotak kosong melawan calon kepala daerah, sulitnya calon independen untuk ikut kontestasi dan isu dinasti politik di daerah, yang dikaitkan istilah rezim.
Padahal sudah jelas, setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, berhak dicalonkan atau mencalonkan sebagai kepala daerah dan pemenang dalam sistem demokrasi adalah kandidat yang perolehan suara terbanyak secara aktual. Bukan kandidat dengan perhitungan rasa-rasa, apalagi praduga.
Lain lubuk lain ikannya, dinamika politik di daerah tidak bisa disamaratakan. Lain Jawa tengah pun lain Sumatera barat, masyarakat sudah purna menilai. Berkontribusi dengan menunaikan hak konstitusional, dengan memilih pada bilik suara. Sebagian malah abstain.
Sementara, pandemi yang telah melampaui rasa kebosanan masyarakat dan menguras kantong-kantong pelaku usaha, kian diabaikan. Dengan memaksakan diri turun ke jalan dan berkerumun tanpa protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah, relawan dan penggiat peduli covid-19.
Kopi gelas pertama dari editorial ini berkisah, tentang aksi demonstrasi.
Aksi demonstrasi adalah sah dan dijamin oleh undang-undang. Maka tak salah, jika keputusan turun ke jalan, dilaksanakan untuk mengemukakan pendapat ataupun protes.
Tak pelak, aksi ini terjadi di tengah pandemi dan menyita perhatian masyarakat. Bukan muatan dari isu protes yang diangkat, tapi cara dan perilaku peserta demonstrasi yang membuat geleng-geleng kepala.