Selama kampanye presiden, sering terdengar wacana untuk menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi tersendiri dibawah Presiden. Proses ini sama halnya dengan upaya untuk me-reinstal & upgrade komputer dari windows 7 ke windows 8. Oleh karena itu, proses pembentukan badan baru sebagai pengganti DJP sebaiknya memperhatikan tiga faktor penting, yaitu: Manfaat, Hardware dan software.
Manfaat
Jika bagi pemilik computer reinstalling dan upgrading adalah salah satu upaya untuk memperbaiki sistem lama yang lemot dan banyak virus menjadi sistem baru yang lebih cepat dan bebas virus, Hal ini juga berlaku bagi DJP.
1. Memperbaiki program yang sedang hang dan lemot
Salah satu program DJP adalah Single identification Number (SIN). SIN adalah program rintisan DJP yang sangat bagus yaitu upaya menjadikan data kependudukan & ekonomi setiap WNI dalam satu kartu. Dengan program ini setiap WNI mempunyai satu nomor induk yang memuat riwayat kependudukan, kepemilikan kendaraan bermotor, seluruh rekening bank, kepemilikan properti, paspor, visa dan transaksi keuangan lainnya. Namun kerena untuk membuatnya perlu koordinasi dari DJP melalui menteri keuangan, Bank Indonesia, Pemda, kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri menjadikan program ini lemot, hang dan going to nowhere. Sistem ini sangat penting untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak. Jika program ini berhasil penerimaan pajak akan melejit. Dengan adanya institusi pajak baru yang memiliki kewenangan lebih luas diharapkan mampu menuntaskan program yang sedang hang ini sehingga akan bermanfaat untuk melesatkan penerimaan negara.
2. Membunuh virus Gayus dan PGPS
Pembentukan badan baru ini juga dapat membunuh virus Gayus. Virus Gayus ibarat virus trojan yang menyerang DJP, akibat virus ini masyarakat selalu mengaitkan DJP dan pegawai DJP adalah "gayus", dan bagi pegawai DJP ini adalah demoralisasi karena selalu dipresepsikan dengan "gayus" atau ditanya tentang "gayus" berulang kali. Dengan badan baru tentunya nama DJP akan hilang digantikan nama baru sehingga masyarakat dan pegawai akan mempunyai paradigma yang baru tentang pajak. Sama halnya ketika bank Century diubah menjadi bank Mutiara. Institusi baru ini juga diharapkan mampu mencegah munculnya kasus serupa.
Yang kedua adalalah virus PGPS (pinter goblok pendapatan Sama). Virus ini jika dibiarkan akan berbahaya Untuk sebuah institusi yang menanggung jumlah penerimaan sekitar 80% dari APBN. Tidak hanya sistem punishment yang ditegakkan, Sudah waktunya sistem reward juga diterapkan dengan baik. Namun sepertinya untuk merubah ini terkendala oleh aturan tentang PNS secara umum yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan badan baru diharapkan akan membunuh virus PGPS. Sistem reward yang baik akan bisa direalisasikan yang tentunya akan meningkatkan motivasi bagi pegawai untuk berprestasi.
Hardware
Penginstallan sistem yang lebih modern tentunya membutuhkan persyaratan hardware yang lebih canggih, yang akan medukung sistem operasi tersebut berjalan dengan baik. Jika komputer membutuhkan RAM, prosessor dan memori sebagai komponen utamanya maka DJP juga membutuhkan Hardware yang relatif hampir sama.
1. Teknologi dan SDM