E-government refers to the delivery of government information and services online through the Internet or other digital means. - Federal government of the United States
E-SapaWarga sebagai penghubung warga dan pemerintah kota Surabaya
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi tren global dalam administrasi publik. Tawaran interaktif dan inisiatif dari sektor swasta serta tuntutan warga negara yang menempatkan pemerintah di seluruh penjuru dunia di bawah tekanan untuk merubah dan berinovasi agar birokrasi mereka berhubungan dengan warga negara. Perkembangan e-commerce telah mendorong masyarakat untuk menuntut layanan yang lebih baik. Awalnya, e-government mengaggap bahwa penggunaan internet hanya sebatas untuk menyampaikan informasi pemerintah dan pelayanan kepada warga negara. Namun, saat ini, penggunaan TIK dan terutama internet dipandang sebagai alat untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik. Ini mengungkapkan evolusi dari ekspektasi e-government dalam program reformasi sektor publik. TIK dapat membantu pemerintah untuk memulihkan kepercayaan pada lembaga publik dengan meningkatkan transparansi, efisiensi biaya, efektivitas, dan partisipasi politik. Oleh karena itu, meningkatkan informasi pemerintah kepada masyarakat dapat membantu persepsi publik yang bias dan mempengaruhi ekspektasi kepercayaan dengan mempersempit kesenjangan informasi antara masyarakat dan pemerintah.
Potensi keuntungan e-government telah menyebabkan adopsi teknologi berbasis web sebagai unsur penting dalam program modernisasi demokrasi. Contohnya saya mengambil salah satu bentuk e-government yang terbaik yang bias dilakukan oleh pemerintah untuk mendengar aspirasi mereka, yaitu E-SapaWarga di Kota Surabaya, Jawa Timur.
E-SapaWarga adalah salah satu bentuk inovasi Pemerintah Kota Surabaya dalam menampung aspirasi warganya terutama warga Kota Surabaya. Peluncuran E-SapaWarga yang dapat diakses di www.sapawarga.org ini awal peluncurannya bernama E-RT/RW yang hanya bisa akses oleh Kepala RT/RW se-Kota Surabaya. Namun dalam penggunannya, E-RT/RW ini berubah nama menjadi E-SapaWarga agar semua lapisan masyarakat Surabaya mampu mengakses situs milik pemerintah Kota Surabaya.Hal yang menarik dalam situs ini adalah situs ini mampu menarik minat warga Surabaya untuk menggunakannya karena situs ini sama seperti situs-situs pertemanan yang telah terkenal sebelumnya seperti Facebook dan Twitter. Situs www.sapawarga.org ini pula membuat situs ini seperti situs pertemanan, antara lain, profile (ganti foto profil, ubah tampilan profil, maupun komentar), pesan (kirim pesan baru, inbox, outbox), setting (info content seperti pengaduan proyek, menerima pengaduan proyek sesuai dengan lokasi kecamatan dan kelurahan yang dipilih), menu RT (moderasi warga, entry kemajuan penduduk), serta menu keluar. Menu-menu yang tersedia mirip dengan fasilitas menu yang ada di jejaring pertemanan Facebook. Situs ini juga menghubungkan si user dengan account milik Pemkot.
Yang menyebabkan kesuksesan E-government pada E-SapaWatga di Pemerintah Kota Surabaya adalah
1.Support
Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-Government. Tanpa adanya unsur “political will” ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top down”, maka jelas dukungan implementasi program e-Government yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya – Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya)
2.Capasity
Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” e-Government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen
ini, yaitu:
•Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
•Ketersedaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-Government; dan
•Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alas an tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan e-Government, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di
luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prayarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (outsourcing) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya.
3.Value
Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-Government. Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan e-Government yang akan merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi focus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep e-Government berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi.