Tahapan demi tahapan pemilu 2024 telah di mulai sejak dimulai dari proses pendataan caleg, daftar caleg dan penetapan caleg hingga ke dalam tahap penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Proses demokratisasi di Indonesia wajah baru dengan nuansa baru diharapkan dapat mempengaruhi kualitas calon pemimpin masa depan bangsa.
Pemilu yang mengusung keterbukaan dan tranformasi dalam membangun peradaban bangsa yang maju dan unggul di era kemajuan teknologi. Ketika demokratisasi memasuki suatu zaman dimana nalar narasi ide dikembangkan dalam suatu kemajemukan masyarakat diatas nilai-nilai luhur Pancasila. Proses demokratisasi yang harus dibangun gagasan dan ide suatu narasi 5 tahun ke depan berbentuk visi dan misi serta berbentuk peta jalan pembangunan yang akan diraih.
Dalam pemilu yang dijual adalah program kerja bukan khayalan janji manis seperti yang sudah terjadi. Pemilu merupakan proses tahapan pembelajaran para warga negara Indonesia untuk dapat menangkap gagasan para calon pemimpin yang akan di pilih nanti. Bukan selembar amplop yang berisi uang dan sekantung sembako yang diberikan akan tetapi harus berupa gagasan narasi yang akan dilakukan nantinya selama 5 tahun ke depan.
Menunaikan janji ketika terpilih nanti menepati apa yang diucapkan sebagai bagian proses pembelajaran politik kepada masyarakat Indonesia. Belajar menunaikan janji merupakan proses pendidikan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan lagi dalam tangkapan ide tapi harus dibangun suatu narasi yang dapat dikerjakan dan dilakukan sebagai bakti kepada Ibu Pertiwi.
Belajar dari pendiri bangsa yang secara santun membahasakan proses politik dengan penuh nilai-nilai budaya timur. Belajar mengedepankan nilai-nilai Pancasila secara real dan nyata bukan yang selama terjadi pembelahan dalam masyarakat Indonesia sehingga muncul kata cebong dan kampret serta penyertaan isu intoleransi kemudian pembenaran narasi yang paling pancasilais. Ke depan proses politik yang lalu selayaknya ditinggalkan sebagai bagian pembelajaran konflik yang menyandera masyarakat Indonesia.
Proses politik adiluhung yang pernah digelorakan para tokoh bangsa selayaknya dimunculkan kembali ke dalam ruang privat masyarakat Indonesia. Menggelorakan politik adiluhung perlu diperluas dalam tatanan pembangunan demokrasi di Indonesia. Semangat identitas politik adiluhung sebenarnya ada dalam karakter nilai-nilai Pancasila dan bersandar kepada tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Ada dua arus dalam membangun ide gagasan politik adiluhung bagi masyarakat umum dan bagi para politisi. Proses pertama bagi masyarakat umum politik adiluhung memiliki tujuan menciptakan masyarakat demokratis dan partisipatif. Artinya kesiapan setiap warga negara untuk hidup dibawah atmosfer sistem politik yang menghargai keragaman serta perbedaan, tidak alergi atas kehadiran kelompok lain diluar kelompoknya, dan menerima pluralitas sosial sebagai sebuah kewajaran. Sedangkan partisipatif, kesiapan bergerak bersama-sama melawan segala bentuk kezaliman, perilaku intoleran, serta berusaha aktif mengisi ruang-ruang publik dengan berbagai narasi kerukunan dan keharmonisan. Politik adiluhung intinya sebagai solusi dari berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, pemberantasan korupsi, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Proses Kedua bagi para politisi, politik adiluhung mutlak diwujudkan dalam praksis politik, sehingga memiliki standarisasi berpolitik tinggi seperti menjunjung kejujuran, menjadikan etika moral, dan nilai keagamaan sebagai basis berpolitik, menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian merealisasikan transparansi dalam proses pemerintahan, serta pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, dengan terpenuhinya beberapa indikator tersebut, diharapkan wajah politik yang mencita-citakan kebahagian bersama bisa terwujud di negeri ini. Politik Adi luhung ini merupakan konsep berkaitan dengan pengaturan masyarakat, memiliki tujuan mencapai kebahagiaan bersama (eudaimonia), politik cara menghadirkan kebaikan dengan menciptakan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan. Artinya politik harus menjamin setiap warga negara mendapatkan bagian layak dari kekayaan serta manfaat dihasilkan oleh negara, tanpa ada perlakuan bersifat diskriminatif semua mendapatkan haknya sumber Silahkan di klik
Proses ini yang harus diselami oleh para calon pemimpin bangsa melalui tahapan pemilu 2024 ataupun masyarakat secara luas sehingga proses kehidupan politik yang madani dapat terwujud. Karena faktor pengalaman yang terjadi beberapa tahun terakhir ini yang memberikan kehidupan kebangsaan yang penuh dengan prasangka sesama anak bangsa. Sehingga timbul sentimen ras suku agama dalam sistem sosial masyarakat Indonesia.
Jika mencermati ada beberapa beberapa faktor penyebab buruknya persepsi publik terhadap politik. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan, memanfaatkan posisi politik untuk meraih keuntungan, dengan melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, memicu konflik, perbedaan pilihan politik menimbulkan pembelahan ditengah masyarakat, bahkan bila tidak terkelola dengan baik bisa menjadi konflik terbuka. Ketiga, politik hipokrit, para politisi melakukan pembohongan, tidak menepati janji waktu kampanye, dan ketika berkuasa mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Keempat, manipulasi informasi, menyebarkan informasi palsu dengan tujuan menjatuhkan rival politiknya, dibumbui retorika memukau sejatinya mengaburkan fakta sebenarnya. sumber Silahkan di klik
Proses pembelajaran yang perlu dihadirkan ke dalam tengah kehidupan masyarakat. Karena pada hakikatnya belajar itu bukan hanya dibangku sekolah ataupun bangku kuliah tapi menghadirkan politik adiluhung dalam proses pembelajaran sepanjang hayat diharapkan terpatri dalam jiwa masyarakat Indonesia. Artinya jika ada setiap kesalahan yang diperbuat kepada orang lain harus mau meminta maaf secara langsung kepada orangnya dengan jiwa ksatria. Begitu juga jika melakukan korupsi ataupun tindakan melawan hukum untuk segera meminta maaf.