Dampak Kebijakan Pembangunan di Papua terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua

Papua merupakan salah satu daerah di indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Provinsi ini memiliki sumber daya mineral yang bernilai tinggi, hasil hutan yang berlimpah, sumber daya sungai untuk pembangkit tenaga listrik yang besar, serta potensi lain seperti keindahan panorama alam yang luar biasa indah. Namun melimpahnya sumber daya alam yang tersedia di papua masih belum bisa dikelola secara optimal. Hal tersebut terjadi karena adanya kekuasaan beberapa pihak asing serta belum mampunya penduduk lokal dalam mengelola aset lokal Papua sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat papua. Terlihat pada tahun 2018, angka kemiskinan di Papua mencapai angka 27,43% pada semester kedua tahun 2018 yang merupakan angka tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia serta berada di atas rata-rata angka kemiskinan nasional, yakni 9,66% (BPS, 2018). 

Jalan Trans Papua Sumber : https://news.detik.com/ 

Kebijakan pembangunan di Papua merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Proyek ini tidak hanya berbicara mengenai Trans Papua, tetapi juga mencakup usaha penyediaan listrik dan pembangunan infrastruktur lainnya. Infrastruktur di papua yang belum bisa dikatakan baik terlihat pada kualitas jalan, ketersediaan air minum yang belum layak, dan akses sanitasi yang belum layak. Tujuan pengadaan proyek ini adalah membuka isolasi ekonomi yang ada di Papua sehingga masyarakat Papua dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga berusaha mewujudkan pemerataan pembangunan yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Berbagai cara terus diupayakan oleh pemerintah pusat demi mewujudkan negara Indonesia yang lebih maju. Langkah yang dilakukan adalah melalui upaya pembangunan infrastruktur, perbaikan birokrasi perizinan, perbaikan penyediaan pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Provinsi Papua termasuk dalam perhatian utama pemerintahan Joko Widodo karena provinsi ini termasuk provinsi yang memerlukan perhatian lebih jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. 

Dengan konsep Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap daerah-daerah terluar di Indonesia termasuk Papua. Perhatian pemerintah direalisasikan dengan anggaran khusus yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan Dana Otsus (Otonomi Khusus) dan dana khusus untuk infrastruktur pada pemerintahan Jokowi.

Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2002-2016. Sumber:bpkad.papua.go.id