PENDAHULUAN
Permasalahan politik di Indonesia mengalami pasang surut. Pasca reformasi, partisipasi masyarakat di bidang politik menunjukkan tanda-tanda kelesuan yang tercermin dari menurunnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik. Misalnya saja saat menyelenggarakan pemilu parlemen. Di beberapa daerah di Indonesia, permasalahan terkait tingginya proporsi kelompok kulit putih (golput) masih ada, karena masyarakat tidak puas dengan kinerja partai politik dan jumlah partai di partai tersebut. Memungkinkan partisipasi politik terus terancam oleh penggunaan kebijakan moneter untuk mempengaruhi proses pemilu individu. Untuk mengatasi semua masalah ini, pemerintah perlu mengurangi jumlah abstain dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan para pemimpinnya dengan menerapkan sanksi keras terhadap kebijakan moneter.
Dengan latar belakang tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah serius untuk mengatasi rendahnya partisipasi politik masyarakat dan generasi muda. Politik sendiri tidak bisa dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan partisipasi politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jaminan Negara dan Perlindungan Hak Sipil dan Politik Rakyat, yang menyatakan: Misalnya hak berekspresi, hak berserikat, hak memilih, persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, serta hak atas keadilan. Mengingat permasalahan partisipasi politik generasi muda, maka dalam melaksanakan pendidikan politik, sangat penting bagi pemerintah untuk bekerjasama dengan lembaga terkait dan pihak swasta agar berhasil melaksanakan program pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi politik pemilih muda.
Pentingnya pendidikan dan partisipasi politik harus benar-benar kita sampaikan kepada generasi muda agar roda demokrasi dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam mencetak pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan upaya peningkatan partisipasi politik melalui pendidikan politik pemilih muda.
PEMBAHASAN
- Pendidikan Politik
Pendidikan politik kadang-kadang disebut sebagai ``sosialisasi politik'' dalam bahasa Inggris, adalah penyediaan pendidikan bagi individu untuk menjadi warga negara yang memuaskan. Dua konsep utama pendidikan politik adalah pendidikan dan politik. Salah satu tujuan pendidikan politik adalah untuk mengembangkan pengurus partai politik.
Pendidikan politik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membentuk dan memajukan orientasi politik masyarakat, khususnya pemilih muda. Pendidikan politik melibatkan proses dialogis antara pendidik dari sekolah, pemerintah, partai politik, dll, dan peserta didik dalam rangka memahami, mengevaluasi, dan mematuhi nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Pendidikan politik mencakup muatan politik seperti loyalitas politik dan sentimen politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu politik dan sikap politik.
Pendidikan politik bagi pemilih muda mengacu pada upaya untuk membekali pemilih muda di masa depan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang proses politik, lembaga politik, serta hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Tujuan dari pendidikan politik adalah untuk membantu pemilih muda berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan membuat keputusan yang tepat dan rasional ketika menggunakan hak pilih mereka.
- Partisipasi Politik
Partisipasi adalah salah satu prinsip dasar tata pemerintahan yang baik, itulah sebabnya banyak organisasi menganggap partisipasi sebagai strategi pertama mereka ketika memulai reformasi pada tahun 1998. Kata partisipasi berasal dari bahasa latin "pal" yang berarti "bagian" dan "caper" yang berarti "ikut serta" dalam suatu kegiatan atau peristiwa nasional. Jika kata-kata ini digabungkan, artinya "berpartisipasi". Dalam bahasa Inggris, "participate" artinya turut serta atau berperan. Partisipasi berarti mengambil bagian dalam kegiatan dan acara politik yang disponsori oleh negara.
Partisipasi politik adalah suatu kegiatan dimana individu atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, khususnya melalui pemilihan kepala negara, tanpa mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu dan menghadiri pertemuan publik. Dari penjelasan di atas, partisipasi politik dapat diartikan sebagai partisipasi warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam pemerintahan. Keyakinan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan implementasi politik.