DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) MEMBERHENTIKAN HASYIM ASY'ARI DARI JABATANNYA SEBAGAI KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KARENA DUGAAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT PANDANGAN KARL MARX
Pada 7 Januari 2025, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) memutuskan memberhentikan Hasyim Asy'ar dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) karena dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang menimpanya. Keputusan ini tidak saja menggemparkan dunia politik Indonesia, tetapi juga membuka ruang analisis dari sudut pandang filsafat sosial, khususnya pandangan Karl Marx tentang kekuasaan, ketimpangan, dan dominasi dalam struktur masyarakat.
KEKUASAAN DAN PENINDASAN MENURUT KARL MARX
Kekuasaan dan penindasan menurut Marx Dalam "Das Kapital ", Karl Marx menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari kelas-kelas sosial yang berlawanan: kaum borjuis sebagai pemilik alat-alat produksi dan kaum proletar sebagai pekerja .Hubungan ini dicirikan oleh dominasi dan ketidakadilan, di mana kelas borjuis memegang kekuasaan yang menindas kaum proletar.
Terkait kasus Hasyim Asy'ari. Relasi kuasa di lembaga penyelenggara pemilu menunjukkan adanya kesenjangan kekuasaan. Sebagai Ketua KPU. Hasyim memiliki pengaruh besar yang dapat disalahgunakan. termasuk dalam bentuk tuduhan pelecehan seksual. Dari sudut pandang Marx, jenis tindakan ini mencerminkan eksploitasi kekuasaan yang tidak terkendali, di mana individu dalam posisi dominan menggunakan otoritas mereka untuk merugikan pihak yang lebih lemah.
KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM KERANGKA KARL MAX
Marx tidak hanya melihat ketidaksetaraan dari sudut ekonomi, tetapi juga dalam dimensi sosial dan budaya, termasuk isu gender. Perempuan sering kali menduduki posisi subordinat dan menjadi objek eksploitasi, baik di ranah ekonomi maupun seksual. Kasus dugaan pelecehan yang menimpa Hasyim Asy'ari memperlihatkan bagaimana konsentrasi kekuasaan pada satu individu dapat menciptakan ruang bagi dominasi serta ketidakadilan terhadap perempuan.
Dalam pandangan Marx, ketidaksetaraan gender ini merupakan bagian integral dari struktur sosial yang lebih besar, yang mendukung ketimpangan. Ketika kekuasaan digunakan untuk mengeksploitasi perempuan, hal ini mencerminkan pola yang sudah mendarah daging dalam sistem sosial, di mana hubungan kekuasaan sering kali tidak berpihak kepada kelompok yang lebih lemah.
PERAN INSTITUSI DAN KETIMPANGAN STRUKTURAL
Peran lembaga dan ketimpangan struktural Menurut Marx, lembaga seperti negara dan lembaga publik sering kali menjadi instrumen untuk mempertahankan dominasi kelas penguasa. Pemberhentian Hasyim Asy'ari dari DKPP sesungguhnya merupakan langkah penting menuju penghormatan moral dan tanggung jawab. kelembagaan, tetapi dalam pandangan Marx, itu hanyalah manifestasi dangkal dari masalah yang lebih dalam. Ketimpangan struktural kekuasaan dan gender memerlukan perubahan mendasar dalam tatanan sosial dan ekonomi.