Tuntutan masyarakat terkait Resuffle kabinet semakin gencar datang dari berbagai kalangan. Ada yang menilai beberapa menteri yang berkinerja kurang memuaskan, ada yang sedang-sedang saja, ada yang dinilai sudah bagus, akan tetapi ada juga yang berkinerja buruk.
Yang berkinerja bagus oleh masyarakat diberikan nilai raport yang berwarna biru seperti para kompasioner yang berpredikat terpercaya. Yang berkinerja buruk oleh masyarakat diberikan nilai raport merah. Mereka berasal dari partai, tetapi ada juga yang berasal dari kalangan profesional.
Sejumlah menteri dinilai lamban memahami fungsi kelembagaan dan tugas kerja masing-masing. Paling mendapat sorotan adalah menteri yang mengurusi masalah-masalah perekonomian nasional. Hasil penilaian masyarakat terhadap kinerja para menteri Jokowi-JK dibarengi dengan tuntutan mereka, agar Presiden merombak Kabinetnya.
Namun demikian apakah penilaian yang diberikan masyarakat terhadap para menteri Jokowi sama dengan hasil evaluasi yang diberikan oleh pihak Istana. Seandainya ada beberapa kesamaan apakah Jokowi juga akan memenuhi kehendak masyarakat untuk meresuffle kabinetnya.
Tentu saja sebagai Presiden RI yang mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para menterinya, tidak boleh begitu saja terpengaruhi oleh kemauan rakyatnya yang bermacam-macam motif dan tujuannya itu. Presiden Jokowi mempunyai pedoman tersendiri, dalam membina dan memotivasi para pembantu-pembantunya agar bekerja dan bekerja dengan sebaik-baiknya.
Jokowi menyadari ada beberapa menteri yang bukan berasal dari partai politik, dinilai canggung jika berhadapan dengan para politisi di DPR. Masalah ini dibesar-besarkan terutama oleh politisi itu sendiri agar orang tersebut di resuffle. Padahal secara profesionalisme tak diragukan kemampuannya.
Oleh Jokowi hanya sedikit memerlukan sentuhan pembinaan agar lebih percaya diri bila harus berhadapan dengan politisi di DPR. Namun masyarakat terlalu sering menanyakan kepada Jokowi persoalan kapan si orang itu di-resuffle.
Dipikir-pikir permintaanya seperti ada nuansa suara titipan. Tidak sangsi lagi pasti suara tersebut berasal dari partai politik, motifnya sudah jelas, ingin menambah jatah menteri.
Langkah Jokowi dalam menghadapi persoalan Resuffle adalah:
Jokowi harus menunjukkan sikap tegasnya tetapi bijak, artinya masih dibarengi dengan hitung-hitungan politik dukungan. Sementara itu juga harus diperhatikan orang-orang yang telah memberikan sumbang saran yang jelas kepada Jokowi bahwa keseimbangan antara Pemerintah dengan legislatif harus terjaga harmonis dan kuat.
Jokowi agar meminta kepada mereka kuhususnya para politisi di KIH & KMP, para menterinya tidak diganggu dalam bekerja, karena masih ada evaluasi yang berkesinambungan. Bukan sekali dalam enambulan sekali, akan tetapi evaluasi diberikan setiap minggu, sebulan, duabulan, tigabulan dan seterusnya.
Presiden telah meminta para menteri memberikan laporan kinerja selama enam bulan terakhir. Presiden juga meminta rencana kerja menteri enam bulan mendatang. Presiden selalu mengatakan bahwa evaluasi menteri dilakukan rutin setiap minggu dan setiap bulan. Dari langkah ini dapat diartikan Presiden Jokowi tidak akan melakukan reshuffle, mungkin sedikit saja perubahan atau perombakan.
Jokowi dalam beberapa segi setuju dengan usulan dari pihak partai pendukungnya yang menginginkan untuk melakukan perombakan kabinet. Tetapi bukan dalam bentuk mengganti menteri yang sudah ada dengan orang baru dari partai politik, Jokowi membuka alternatif untuk menambah jatah kursi dan membuka lowongan calon wakil menteri. Kiranya langkah kedua dapat mengakomodir kehendak partai pendukungnya, bahkan bisa terbuka untuk KMP.
Keseimbangan dalam kabinet sangat diperlukan agar program kerja Jokowi yang sudah dirancang matang yaitu untuk mengimplementasikan Nawacita dengan semangat Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya dalam pemerintahan yang bebas korupsi, dapat berjalan tanpa hambatan, karena bukan saja warna kabinetnya dapat membawa suara rakyat pendukungnya, akan tetapi semua kepentingan politik partai dapat terakomodi dalam satu wadah di kabinet kerja Jokowi – JK.
Hal ini menjadi sangat penting, dalam sisa waktu nya Jokowi menjalankan roda pemerintahannya tidak mengalami banyak batu sandungan kedepannya. Yang sangat diperlukan adalah membina, memotivasi, menggerakan para menteri-menterinya dan jajaran setingkatnya dapat menjalankan fungsi dan tugas kerja masing-masing dengan sempurna.
Langkah Jokowi selanjutnya adalah memperkuat jalinan komunikasi politik dengan partai-partai pendukungnya maupun KMP tetap berjalan baik, Jokowi selalu dapat menjadi penyeimbang, pemersatu, utamanya kepada Megawati dan PDI Perjuangan. Sebab bagaimanapun juga Mega dan PDIP yang telah memberikan mandat penuh partai kepada Jokowi untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa besar sejahtera bebas dari korupsi.
Langkah Jokowi yang tidak kalah pentingnya adalah beliau sedapat mungkin selalu membangun komunikasi timbal balik yang seimbang dengan media masa, langkah ini diperlukan agar media masa tidak berusaha membuat gaduh politik melalui pemberitaan-pemberitannya.
Persoalan Resuffle secara politik memang sangat sensitif, oleh sebab itu Jokowi harus tetap dalam jalur konstitusi, sebab jika reshuffle tetap harus dilakukan dikhawatirkan menimbulkan gangguan stabilitas.
Jokowi-JK berprinsip bila harus terpaksa ada reshuffle, jangan sampai digunakan sekelompok orang yang ingin mencapai kepentingan sendiri.
Sampai saat ini Jokowi berkeyakinan tidak ada alasan yang signifikan uintuk meresuffle kabinetnya. Jokowi hanya menginginkan para menteri-menterinya bekerja, bekerja dan bekerja, tidak diganggu gugat oleh siapapun juga.
Jokowi tetap bergerak dalam jalurnya sebagai seorang Presiden yang memegang teguh dasar negara dan konstitusi, Hak Prerogatif ada di tangannya, namun tidak akan digunakan hanya memuaskan syahwat berkuasa dari politisi di DPR.
