Lihat ke Halaman Asli

Imam Kodri

TERVERIFIKASI

Penolakan Dana Aspirasi Dan “Politik Kabut” SBY

Diperbarui: 25 Juni 2015   02:13

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Usulan “Dana Aspirasi” yang menjadi program unggulan para politisi haus perselingkuhan harta dan Kekuasaan akhirnya disetujui. Dalam sidang paripurna hanya ada tiga Fraksi yang menolak yaitu PDI Perjuangan, NasDem dan Hanura. Sedangkan Fraksi Demokrat yang dipimpin Ibas akhirnya mengikuti kelompok besar menjadi 7 fraksi yang ikut menyetujui usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau “Dana Aspirasi”.
Berarti Sikap Ibas bersama fraksinya bertentangan dengan kemauan SBY. Sebagaimana diketahui di akun twitter @SBYudhoyono, SBY menegaskan sikap partainya, Partai Demokrat tetap tidak setuju jika dana aspirasi tersebut diartikan sebagai jatah anggaran anggota DPR untuk dapilnya.
Sikap Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro terkait Dana Aspirasi adalah sama sekali tidak menunjukkan gelagat menolak, walau begitu dia juga tak tegas-tegas menyatakan persetujuan atas dana aspirasi. Dia juga mengatakan partainya menghargai gagasan bahwa tiap anggota DPR wajib memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sumber 1
Politik Panglimunan atau Politik Kabut SBY.

SBY dan Ibas adalah adalah Dwi Tunggal. Apa yang dipikirkan SBY sama dengan apa yang dipikirkan Ibas. Yang dikehendaki Ibas sama dengan yang dikehendaki SBY. Namun dalam dunia politik sifat Dwi Tunggal itu dapat di buat samar bahkan gelap. Hal ini penting agar lawan tidak mampu melihat yang sebenarnya dari si SBY maupun dari Ibas. Dalam keadaan gelap bagi lawan, maka SBY bisa bebas bermain. Bila sedang diperlukan dapat dengan mudah dan bebas melompat kekanan atau kekiri.

Terkait Dana Aspirasi, SBY dan Ibas lagi bebas mengeluarkan daya kesaktiannya berupa “Politik Kabut”. Disebut juga Politik Panglimunan”. Karena Panglimunan berarti halimun atau kabut. Politik yang mensamarkan dalam penampilannya. Yang tampak lahiriahnya tidak sama dengan batinnya.
Dalam “Politik Kabut”, SBY sengaja menciptakan kondisi SBY, Ibas menjadi semakin samar dan gelap. Sehingga diharapkan lawan maupun kawan tidak mudah mendeteksi keberadaan sesungguhnya dimana mahluk Dwi Tunggal sejatinya.

Sebagaimana diketahui SBY tetap menolak “Dana Aspirasi” yang nilainya 11,2 triliun sedangkan Ibas mendukung penuh. SBY melalui akun twitter-nya @ SBYudhoyono, menolak keberadaan Dana Aspirasi “Saya menyarankan agar DPR dan Pemerintah tidak gegabah mengambil keputusan. Jangan salah dan jangan merusak sistem,” kata Yudhoyono.  Sedangkan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono memastikan partainya mendukung Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DB) atau “Dana Aspirasi”. Mereka berdua dengan Demokrat sebagai kuda tunggangannya sedang bermain “Politik Kabut” atau “Politik Panglimunan” yang bisa samar-samar dan menghilang didepan kawan maupun lawan.

Tujuannya hanya satu, membuat kawan maupun lawan lengah, dan gampang untuk mengalahkannya. Bila begitu keadaannya siapa sebenarnya yang akan dikalahkan oleh SBY& Ibas dengan Demokratnya sebagai kuda tunggangannya itu. Apakah yang akan dikalahkan Megawati? PDIP? KIH? Atau Jokowi?
Yang jelas SBY, Ibas dan Demokrat akan merasa yakin menang dapat mengalahkan seluruh rakyat pendukung Jokowi-JK melalui penolakannya terhadap Dana Aspirasi. Mereka juga yakin Jokowi dan partai pengusungnya KIH dapat dikelabuinya.
Dalam bentuk apa kekalahan mereka oleh Politik Kabut atau Politik Panglimunan SBY?
Point penting menurut mereka, rakyat Indonesia akan memberikan nilai positip kepada SBY terkait penolakannya Dana Aspirasi. Karena suara hati nurani Rakyat menolak Dana Aspirasi, maka SBY akan dinilai berpihak kepada rakyat. Padahal dalam hati SBY dan Demokrat sangat menginginkan Dana Aspirasi dapat dinikmati oleh politisi di DPR dengan berbagai cara korupsi yang ujungnya untuk kepentingan partai dan pribadi.
Peluang busuknya adalah memanfaatkan semaksimal mungkin diatas tumpang tindihnya DA dalam program-program pembangunan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten Kini ditumpangi dengan campur tangan legislatif akan menjadi semakin semarawut dan rawan penyalahgunaan uang rakyat. Dan sangat terbuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi anggaran?
Para petinggi Partai Demokrat akan mengira, atas sikap SBY terkait Dana Aspirasi, dapat menaikan tingkat kepercayaan rakyat kepada Demokrat akan semakin naik secara signifikan. Itulah yang diharapkan terutama menghadapai pergulatan politik di tahun 2019 mendatang.
SBY dan Demokrat dengan cara ini akan merebut simpatik rakyat yang semula ada dipihak Jokowi atau sedapat mungkin mengambil sebanyak-banyaknya Grace root PDIP atau para pemilih yang berasal dari KIH.
Sedangkan dari sisi dukungan eksternal dapat membangun jalinan lebih kuat dengan koalisi Merah Putih dalam kerja sama dalam mengorbitkan kader-kadernya dalam Pilkada. Keuntungan lain yang dapat dimanfaatkan adalah peluang seluas-luasnya memanfaatkan kesemrawutan DA dalam pelaksanaan program pembangunan.
Kata culasnya adalah dapat mengambil keuntungan didalam kesemrawutan uang rakyat dalam Dana Aspirasi. Mereka si Dwi Tunggal itu merasa Ge-er, Jokowi dan pendukung-pendukungnya dapat dikelabui Politik Kabut atau Politik Panglimunan SBY dan Ibas.
Namun apa yang terjadi selanjutnya tidak pernah terpikirkan oleh mereka berdua, bahwa Jokowi beserta para simpatisan dan para pendukungnya bukanlah manusia yang gampang di tipu dengan segala macam model Politik pencitraan, Politik Kabut, atau Politik Deodorant dan sejenisnya.
Jokowi sudah sangat faham siapakah SBY dan Ibas, yang sudah sangat sering disebut-sebut orang dalam kasus korupsi di berbagai persidangan para Koruptor.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline