Keyakinan Aburizal Barie untuk kembali memimpin partai beringin itu ternyata menjadi kenyataan. Setelah pada hari ketiga pelaksanaan, Ketua Steering Committee Munas IX Partai Golkar Nurdin Khalid menyampaikan ada 543 suara sah yang menerima laporan pertanggungjawaban ARB dan memberi dukungan kepada Aburizal Bakrie untuk kembali memimpin Partai Golkar, terjawab sudah. ARB kembali mendapat mandat menjadi ketum Golkar secara aklamasi untuk periode 2014-2019
Walaupun mendapat banyak tentangan, misalnya saja yang datang dari kader Golkar yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai yang diketuai oleh Agung Laksono beserta para pendukungnya, strategi Ical yang didukung penuh Nurdin Halid sebagai ketua Steering Commitee Munas (SCM) terus berjalan mulus untuk memaksakan agar pemilihan secara terbuka dengan tujuan agar ARB dapat memenangkan secara aklamasi.
Tak ketinggalan 3 organisasi masyarakat (Ormas) Pendiri Golongan Karya (TRI Karya), seperti SOKSI, MKGR, KOSGORO, termasuk angkatan muda AMPG ikut menolak keberadaan Munas di Bali. Mereka menilainya pemilihan secara terbuka sama saja bentuk ancaman gaya baru sistem demokrasi pemilihan ketua umum partai yang dijalankan Partai Golkar, namun itu semua sia-sia.
Steering Committee Munas IX membuat sistem yang menguntungkan ARB. Memang sistem ini sengaja dikondisikan agar siapa pun yang kedapatan menyuarakan selain ARB dapat dengan mudah terdeteksi dan ancamannya adalah mendapat pemecatan dari keanggotaan Partai Golkar. Oleh sebab itu, semua peserta Munas tak ada satu pun yang berani menanggung resiko. Lagi pula mereka DPD-DPD baik di tingkat I maupun pada tingkat II sudah teken menerima uang Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta rupiah.
Kemenangan yang gemilang dengan menggunakan cara-cara briliian ARB pengikut setia Machoavelli, kata Agung laksono, ARB memerintahkan kepada Nurdin Khalid untuk membuat skenario oleh Steering Commitee Munas untuk mengharamkan pemilihan secara tertutup. Ical tak peduli penilaian orang luar yang dinilai sebagai langkah menurut banyak pengamat politik sebagai upaya membungkam peserta Munas yang berasal dari DPD-DPD.
Aburizal menyadari sepenuhnya secara pragmatis DPD-DPD membutuhkan uang, pangkat, dan jabatan, dalam kurun waktu satu periodik kepemimpinannya sangat memahami betul bahwa mereka terdiri dari orang-orang yang haus harta dan kekuasaan. Oleh sebab itu, peluang emas untuk Ical menggaet sebanyak-banyaknya para badut politik dengan kekayaan yang dimilikinya, pasti membuahkan hasil.
Dengan suka hati ARB sanggup untuk memenuhi semua yang jadi impian para kader, menurut kata orang, itulah money politics. Bagi Ical tak peduli, maka mengucurlah dengan mudah setiap peserta mendapat jatah antara 50 sd 200 juta. Sedangkan jabatan baik di pemerintah maupun menjadi ketua DPRD I/II, ARB dengan manis menjanjikan pasti dapat terpenuhi dengan syarat KMP harus mayoritas menguasai parlemen.
Hal itu dapat terjadi bila DPD-DPD memilihnya kembali untuk memenangkan kursi ketum Golkar untuk menjadi kepala daerah. Dengan memenangkan mayoritas di Parlemen maka kata Ical, KMP dengan mudah mengegolkan Pilkada tidak langsung yang sangat diidam-idamkan Ical dan kroninya itu.
Icalisme dan Delapan Agenda Besar ICAL
Ical dari sisi yang lain memang jempolan, pergulatan politik masih panjang, oleh sebab itu Ical masih butuh cara-cara yang tidak etis. Itu menurut pendapat banyak orang. Bagi Ical sendiri tidak ada yang tidak etis, semuanya etis. Kan hukum alam mengajarkan begitu dan ICAL merumuskan 8 agenda besar ke depan, yaitu:
Pertama, Memperkuat kedudukan Koalisi Merah Putih (KMP) agar dapat mengembalikan Pilkada lewat DPRD, mengembalikan pemilu ke sistem tertutup tanpa nama caleg di surat suara, serta menyederhanakan sistem partai dengan koalisi permanen.
Kedua KMP merencanakan sistem bagi-bagi kue kepala daerah sebab akan ada banyak kursi kepala daerah yang bisa dikuasai untuk parpol-parpol anggota koalisi KMP, karena yang setelah dihitung-hitung gabungan partai dapat menjadi kekuatan mayoritas di daerah. Jika begitu keadaannya, menurut ICAL jabatan kepala daerah ibarat tinggal comot saja.
Ketiga, Mengisi kepala-kepala daerah yang ketokohannya telah lolos dari seleksi partai, yang paling utama adalah atas dedikasinya yang tinggi kepada partai, bukan berorientasi kepentingan rakyat. Hal ini untuk menghindari kader-kader yang berpotensi melawan Ical atau ada sifat memberontak kepada kemauan dan program ambisius Ical, tak terkecuali pelarangan kritik, sebab kritik dianggap berbahaya menurut ajar politik Icalisme.
Keempat, Untuk mempersempit potensi campur tangan hukum dalam keterlibatan kepala daerah terutama dalam kasus-kasus yang dianggap sebagai kasus penyalahgunaan wewenang misalnya yang selama ini sering menjerat kader partai dengan tuduhan korupsi. Sehingga kalaupun dilakukan sebaiknya berjamaah, dan dibungkus dengan legalitas peraturan daerah.
Kelima, Sistem pemilu haruslah tertutup, hanya melibatkan partai-partai politik, tidak melibatkan rakyat, sebab menurut ajaran politik Icalisme, agar money poltics bisa berjalan mulus dan uang tidak lari ke mana, harus dapat dinikmati kader partai kroninya, setidaknya tetap memberikan keleluasan kepada anggota partai politik saja yang tetap dapat mengelolanya. Gampangnya uang suap hanya beredar di lingkaran anggota partai saja, tidak menyebar kepada masyarakat yang dapat berakibat mudah terendus oleh KPK.
Keenam, Memenangkan setiap pembahasan undang-undang, yang berpihak terutama kepada partai-partai KMP, salah satu contoh adalah Undang-Undang Pemilu tentang Badan Usaha Milik Partai. Ini penting Indonesia dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa, menurut Icalisme harus dikelola oleh para politisi khususnya koalisinya Ical, selanjutnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran partai.
Ketujuh, agar semua fraksi yang tergabung dalam kubu KMP bersatu memperjuangkan penguatan DPRD supaya setara dengan DPR RI, melalui revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD 3).
Kedelapan, memperkuat posisi KMP di DPR agar selalu memenangkan setiap penggunaan hak-hak DPR interpelasi, angket, bertanya sampai dengan hak mengeluarkan pendapat. Contoh yang akan digulirkan adalah penolakan kenaikan harga BBM dari Pemerintah. Hal ini dianggapnya sebagai senjata pamungkas apabila dipandang perlu, misalnya untuk menghabisi eksekutif, apabila berani menentangnya.
Kenapa Ical demikian ambisius dalam semangatnya yang berlebihan sehingga ia harus terus memimpin Golkar, dengan menghalalkan segala cara? Tidak lain hanya ingin menutup kegagalan-kegagalan selama ia memimpin Partai Golkar, melalui harapan-harapan kosong untuk menutupi kebobrokan dirinya dalam kepemimpinannya. Apa saja kegagalan Ical dalam mengelola Golkar?
Kegagalan Ical
Pertama, Ical telah mengabaikan salah satu tugas partai, yakni alih generasi melalui kaderisasi kepemimpinan partai, dan ICAL telah gagal dalam hal, yaitu untuk melakukan kaderisasi malah berbalik melakukan banyak pemecatan-pemecatan terhadap kader-kader partai tanpa didasari pertimbangan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela. Dengan demikian tanpa disadarinya ia telah mematikan partai karena partai politik hakekatnya adalah organisasi yang berbasis kader.
Kedua, Kegagalan Ical yang berikutnyaadalah tidak tercapainya target perolehan suara sebesar 30 persen pada pemilu legislatif. Pada Pemilu 2014, Golkar hanya memperoleh 14,5 persen suara. Ical pun gagal mempertahankan jumlah kursi di DPR. Golkar pada Pemilu 2014 meraih 91 kursi. Lima tahun lalu, Golkar mendapatkan 106 kursi. Kegagalan ini lebih disebabkan oleh Ical yang menjadikan partai sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi, korporasi, dan kroni-kroninya.
Ketiga, Ical karena kesombongannya dan begitu mudahnya mengingkari janji yang telah dibuatnya, contoh yang paling populer ialah ganti rugi kasus Lapindo yang hingga kini masih menyisakan hutang kepada para korban mencapai 850 miliar, dan dalam waktu dekat ini akan membengkak dengan jebolnya tanggul baru-baru ini, yang akan banyak memakan korban diperkirakan mencapai 7.000 KK.
Keempat, Ical pun gagal menjadi calon presiden karena tak ada partai yang mau berkoalisi. Dan gagal menjadi calon wakil presiden karena tak ada satu pun calon presiden yang menerima berpasangan dengan Ical.
Kelima, Ical gagal menepati janjinya untuk membangun gedung DPP Golkar dan berjanji menyediakan dana abadi sebesar 1 triliun untuk Golkar.
Hati-hati Machiaffeli gaya Icalisme
Dengan diketahuinya agenda besar Ical maka diharapkan partai-partai yang tergabung dalam KIH, dapat berancang-ancang lebih awal, menyiapkan strategi jitu untuk menghadapinya. Untuk mengantisipasi gerakan Icalisme yang praktis mengesampingkan cara-cara etika politik dan moral, karena yang kita hadapi adalah pengikut setia paham Machiaffeli yang menghalalkan segala cara:
Di lingkungan orang-orang jahat, pastilah orang baik akan binasa. Jadinya seorang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik. Karena itu seorang raja harus juga sanggup untuk tidak menepati janjinya. Hanya raja-raja yang dapat berlaku demikianlah yang telah mencapai hasil yang besar. Demikianlah yang diajarkan sejarah kepada kita. Sebab mereka yang mempercayai kejujuran orang-orang lain, telah dikalahkan karena itu. Oleh sebab itu, orang seharusnya berjuang menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti binatang-binatang dan tidak menggunakan hukum. Seorang raja harus dapat menjadi binatang, yang merupakan kancil dan singa sekali. Merupakan kancil, supaya ia tidak terjerat dalam jaring orang-orang lain dan merupakan singa, supaya ia tidak gentar mendengar raung-raung serigala-serigala.
Jakarta, 3 Desember 2014, salam Kompasiana
Sumber bacaan:
· BBC Indonesia