Australia salah satu Negara tetangga terdekat dengan Indonesia. Hubungan bertetangga sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia sudah cukup lama.
Bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu masih dalam masa perjuangan kemerdekaan, sudah banyak dimulai kerjasama antara Australia dengan pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia , melalu organisasi organisasi pemuda, yang berbasis nasionalis maupun organisasi yang berbasis sosialis dan yang berbasis agama. Yaitu kerjasama dalam menghadapi ekspansi kolonialisme dan Imperialisme Timur Raya yang dimotori oleh Jepang.
Setelah Indonesia merdeka yakni masa pemerintahan Soekarno, hubungan Australia dengan Indonesia mengalami pasang surut. Sama dengan masa pemerintahan Suharto, Habibie, Gusd Dur, Megawati termasuk pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.
Pada Masa pemerintahan Bung Karno semangat politik luar negeri Indonesiasangat konsisten menjalankannya sesuai dengan konstitusi UUD 45 yaitu politik luar negeri yang bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun masih tetap menggaris bawahi semangat anti kolonialisme dan imperialisme, dalam bentuk apapun juga.
Dalam mesikapi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, pemerintah Autralia pasti tidak ada rasa kekhawatiran, sebab tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeriAustralia dan khususnya Negara Amerika Serikat sebagai pimpinan blok barat.
Namun yang jelas membuat Australia dan sekutu-sekutunya agak panas telinganya mereka merasa tersentil, ketika Bung Karno dalam kebijakan politik luarnegerinya yang anti imperialisme dan kolonialisme. Bagaimana tidak , sebagian besar bangsa-bangsa Asia dan Afrika masih memperjuangkan nasib mereka untuk mendapatkan kemerdekannya, dan sebagian dari mereka masih dalam kungkungan kolonialisme Barat dan sekutunya.
Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Bung Karno menyatukan bangsa-bangsa se Asia dan Afrika untuk saling bahu membahu, untuk meningkatkan kerja sama politik yang tidak memihak, yang dikenal dengan gerakan Non Blok.
Bukan hanya itu saja yang membuat Australia merasa terhalangi kepentingannya oleh pemerintah Indonesia dikala itu, namun yang membuat mereka sangat khawatir dan ketakutan adalah semakin suburnya partai yang berbasis sosialis komunis, tumbuh subur, bersamaan dengan tumbuhnya partai-partai yang berbasis nasionalis dan agama.
Nah dalam mengahadapi situasi yang sulit ini bagai buah simala kama, sikap Autralia mendua, suatu saat bersikap lunak, dengan harapan pemerintah Indonesia mau diajak kerja samanya dengan baik untuk mencegah penyebaran faham komunis, kerjasamanya dalam bentuk bantuan kepada pemerintah Indonesia, berupa berbagai macam pimjaman.
Puncaknya adalah Australia dengan dukungan penuh Amerika Serikat mendesak kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.
Masa orde Baru
Pada masa awal pemerintahan Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang sulit, oleh sebab itu pemerintah Orde Baru, mengubah arah kebijakannya dalam pemerintahan, dari kebijakan politik menjadi penekanannya kepada kebijakan ekonomi.
Hal ini menjadikan hubungan diplomatic Australia dengan pemerintahan Indonesia mesra lagi. Dengan diarsiteki oleh mafia-mafia Barckeley bermazhab liberal yang dikomandoi oleh Prof Soemitro Joyohadikusumo, Indonesia berhasil maju pesat perekonomiannya. Mulai dari naiknya pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur, serta berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, yang berhasil dengan gemilang.
Melihat perkembangan ekonomi Indonesia semakin maju, Pemerintah Australia malah meningkatkan serta memberikan bermacam bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, bahkan pemberian bantuan militer. Indonesia mengalami stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.
Namun lagi-lagi hubungan mesra kembali terkoyak, ketika masuknya wilayah Timor Timur dikala itu kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1976. Australia masih banyak menahan diri, Mengingat akan dampak yang dapat ditimbulkannya, apabila Indonesia tidak menganeksasi Timtim.
Pemerintah Australia dan bahkan AS tidak ada pilihan, pura-pura bersikap setuju-setuju saja, pertimbangannya adalah, lebih baik membiarkan Indonesia mencaplok, atau membiarkan berintegrasinya Timtim ke wilayah Indonesia dari pada dikemudian hari, akan terjadi kebangkitan partai komunis di Timor-timur yang akan membahayakan kedaulatan Australia, yang dinilainya jauh lebih berbahaya dari sekedar masalah Timtim.
Ibarat dunia berputar, kehancuran komunis dunia, membawa berkah tak ternilai bagi Australia serta masyarakat Timtim khususnya yang masih memiliki patriotisme ala Autralia untuk lepas dari Indonesia.
Yang semula didiamkan, bahkan kadang dipuja sebagai kawan, kini mulai diusik dengan macam-macam cara , pelanggaran HAM misalnya kasus Santa Cruz, demokrasi, perbatasan dan masih banyak lagi.
Pasca Orde Baru
Setelah Presiden Suharto wafat, pemerintahan digantikan oleh Prof BJ Habibie, pada masa pemerintahannya, tekanan internasional sedemikian gencar, PM Australia, Jhon Howard menyarankan kepada pemerintahan Indonesia agar diadakan jajak pendapat, dan berakhir dengan lepasnya Tim-tim dari pangkuan wilayah Republik Indonesia.
Kekhawatiran Australia terhadap Indonesia ternyata berlanjut, melihat pemerintah Indonesia lebih toleran mungkin bisa dibilang lebih memberi peluang kepada kelompok Islam untukberkembang dalam percaturan politik, menjadikan Australia selalu ketakutan, hidupnya selalu diwarnai dengan keluh kesah, kekhawatiran, dan kecurigaan yang berlebihan., namun yang menjadi sasaran keluhan selalu pemrintah Indonesia.
Isu Ham kadang dimunculkan kembali, yang terakhir meniupkan isu terorisme, dengan ditunjang dana besar serta dukunganASdan sekutunya, membuat isu baru tentang Islam melalui gerakan-gerakan yang dituduhkannya sebagai gerakan terorisme, Mereka dalam program jangka panjangnya menempatkan Islam lebih berbahaya dari komunis.
Upaya menyudutkan pemerintah Indonesiayang dianggap dengan nafas Islam semakin kencang, Yang terbaru, bagaimana Australia melakukan tindakan keji dan memalukan , layaknya tindakan penjahat kambuhan, memata-matai sejumlah pejabat Indonesia dengan menyadap percakapan telepon mereka termasuk melalui kedutaannya di Jakarta.
Memang tepat pemerintah Indonesia belajar dari masa pemerintahan sebelumnya, dengan meninjau kembali kerja sama bilateral, antara lain kerja sama dua Negara terkait isu pencarisuaka ke Australia, yang pada hakekatnya sangat merugikan Indonesia.
Australia yang menjadi Negara sasaran pencari suaka, Indonesis terkena getahnya, resiko keamanan laut, perlindungan manusia perahu, penempata atau penampungan sementara, kasus pelanggaran wilayah internasiona, konflik diplomatic, dan masih banyak lagi yang harus ditanggung Pemerintah Indonesia.
Namun selama ini, pemerintah Australia sama sekali tidak mengapresiasi, malahan menuduh pemerintah Indonesia membiarkan, bahkan memberikan fasilitas untuk perjalanan para pencari suaka ke Australia.
Kenapa sedemikian rendahnya budaya Australia, malah yang dicontohkan Tony Abbott sebagai pemimpin sebuah Negara besar malah menganggap remeh kasus penyadapan yang diarahkan kepada kepala Negara sahabat Bapak SBY, Ibu Ani Yudhoyono, serta bayak pejabat Negara, serta kalangan professional Indonesia lainnya.
Jawaban yang disampaikan terkesan “ndableg” sama sekali tidak mempedulikan atas protes dari sahabat negara tetangganya yang terdekat.
Tak disangkal lagi masa pemerintahan PM Tony Abbott dari Australia bisa jadi merupakan hubungan diplomatik terburuk yang pernah muncul, terhadap pemimpin tertinggi Indonesia dalam setidaknya 10 tahun terakhir sejak Yudhoyono menjabat sebagai Presiden.
Pemerintahan baru Jokowidodo.
Kini menjadi pelajaran penting bagaimana sikap Presiden Republik Indonesia dibawah kepemimpinan BapakIr H Jokowidodo dalam menghadapi tindak tanduk Australia, yang suka mendua, muka dua, dan ular kepala dua, harus dengan tindakan tegas dan strategi pertahanan diplomasi yang ulun, maupun pertahanan rakyat semesta, yaitu:
Pertama. Kemenangan Tony Abbot dalam berkampanye menjadi Perdana Menteri, faktor yang menentukan kemenangan adalah dalam penyampaian kebijakan menyangkut suaka ilegal. Oleh sebab itu, strategi Bapak Jokowidodo, agar dapat mengerem, atau membuat lumpuh program penting Tonny Abbot, dengan cara tidak mengadakan perjanjian kerja sama antara dua Negara mengenai pencarian suaka, setidaknya cara ini dapat dijadikan bargaining power untuk pemerintahan Jokowi kedepan. Sehingga tidak lagi kita bangsa Indonesia yang didikte oleh Tonny Abbott. Tetapi Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan Tony Abbott.
Kedua.Apa yang menjadi program Bapak Jokowidodo mengenai konsep pembangunan Tol Laut, dengan sistim drone sampai laut Chima Selatan merupakan senjata ampuh, bukan hanya untuk jalur transportasi dan perdagangan antara pulau di seluruh Indonesia, tetapi menjadi salah satu rantai pertahanan laut dan udara di wilayah Indonesia, yang sangat kuat, setidaknya untuk memperlihatkan kepada Australia khususnya, agat tidak membuat ulah dan jail serta merendahkan.
Ketiga: Secara kajian geopolitik, geo ekonomi Indonesia memiliki keunggulan jauh diatas Australia, Indonesia merupakan kawasan strategis pintu masuk seluruh kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan dan kawasan Asia Timur, yang merupakan basis jalur perdagangan dunia bahkan militer, oleh sebab itu, dengan penguatan sistim drone yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowidodo, akan tidak mudah bagi Autralia masuk menerabas dalam wilayah Indonesia.
Kempat: Kaji ulang segala macam kerja sama strategis dengan Australia, misalnya kerja sama militer (pertahanan & Keamanan), tentu ada pertanyaan, siapa yang rugi? Jawabannya tegas dan akurat 100%, yang rugi pasti Australia. Australia itu sebenarnya dalam bidang militer itu kecil, besarnya karena Amerika, sedangkan Indonesia besar karena dibentuk sendiri tidak di dongkrak oleh Negara lain. ………… pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, anti-terorisme, dan keamanan maritime.Kerja sama pemberantasan terorisme, dan keamanan maritime.
Kelima: Penguatan badan intelejen Negara, sangat penting , dengan di sempurnakannya UU Intelijen sebagai penguatan dan pelindungan kekayaan alam Indonesia dari kekuasaan asing.
Keenam: Mengambil sikap tegas tanpa pandang bulu khususnya kepada Australia dan Negara-negara tetangga yang hendak melecehkan Indonesia. Sikap tegas pernah dicontohkan oleh Presiden Suharto mengenai sikap terhadap Belanda keluar dari IGGI, dan Juga Presiden Soekarno dalam mengambil sikap tegas terhadap super power AS.