Seringkali kita semua mendengar kata pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, kalimat tersebut seringkali digunakan oleh pemangku kekuasaan, untuk memanipulasi pikiran masyarakat demi tercapainya suatu pembangunan. tentu dalam hal ini masih patut di pertanyakan dan di analisa lebih dalam, ketika suatu kebijakan tentang pembangunan mendapat penolakan secara besar-besaran oleh masyarakat. pertanyaan yang pertama kali akan timbul ialah, sebenarnya kebijakan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan atau mungkin hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Melihat kejadian yang terjadi di Desa Wadas Purworejo Jawa Tengah beberapa hari ini, tentu sangat relevan terhadap apa yang diutarakan diatas.
Masyarakat Desa Wadas menolak adanya pembangunan Pertambangan Batu Andesit untuk megaproyek pembangunan bendungan bener, bahkan sampai hari ini tepatnya pada 9 Februari 2022 perlawanan yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun masih tetap berlanjut. Perlawanan/penolakan tersebut bukan tanpa maksud yang terarah. Banyak indikator yang menyebabkan dilakukanya perlawanan dan penolokan, seperti halnya wilayah tersebut ialah wilayah lingkungan hidup bukan wilayah pertambangan serta bisa mengakibtkan perusakan ekosistem alam di wilayah tersebut.
Tentu hal ini sangat menarik perhatian, ketika ada suatu kebijakan yang besar-besaran ditolak, namun upaya pembangunan tersebut masih tetap dilanjutkan. Secara rasionalitas ketika suatu hal yang ditolak dan dilawan, maka dengan pasti suatu hal tersebut sejatinya tidak dibutuhkan dan dirasa merugikan. Jika dilihat dari sudut pandang teori ekonomi politik, didalam pembangunan tidak pernah lepas adanya perputaran akumulasi kapital, adapun cara yang kerap dilakukan agar bergeraknya perputaran tersebut seringkali mengabaikan prinsip kemanusian dan kehidupan alam.
Hadirnya fenomena tersebut, membuat paradigma irasional dan kecacatan dalam konsep pembangunan, yang semestinya konsep dalam membangun adalah mengedepankan prinsip kejelasan, kebermanfaatan dan kemanusiaan. Namum kendati demikian, membuat adanya kecurigaan yang mengarah pada kepentingan. Tidak lepas dari itu semua, banyaknya invisible hand yang meskemakan konsepsi pembangunan, sehingga upaya yang dilakukan untuk tercapainya membuat tindakan represif ketika adanya perlawanan.
Tentu sangat terlihat jelas konflik yang sangat berkepanjangan, penolakan dan perlawanan masyarakat menimbulkan tindakan represif aparat keamanan. Dalam hal ini menghadirkan kekecewaan ketika suatu institusi yang dianggap melindungi dan mengayomi, namun perlakuan non-humanis yang di pertontonkan. Terjadinya tindakan-tindakan tersebut memunculkan suatu paradigma bagi masyarakat, sejatinya aparat keamanaan apa hanya dijadikan alat kekuasaan demi maksud tertentu. Kegagalan yang diperlihatkan menjadikan ketakutan berkepanjangan dan hilangnya kepercayaan masyarakat.
Tindakan represif aparat keamanan yang sering terjadi, seperti hal yang tidak mengherankan, tentu hal ini sudah melenceng jauh dari apa yang diharapkan masyarakat. jika dilihat dari adanya kejadian di masyarakat wadas membuat stigma buruk semakin melekat. dalam hal ini masih patut dipertanyakan tentang standing moral yang diutamakan oleh para aparat keamanan, memihak terhadap masyarakat dengan semboyan melindungi dan mengayomi atau memihak terhadap para petinggi untuk kepentingan pribadi.
Konflik yang sampai saat ini terjadi antara masyarakat dan aparat keamanan tidak akan pernah berhenti, jika konsepsi yang terus digunakan oleh aparat keamanan adalah tanpa mengedepankan prinsip humanisme dan bermoral. Lebih lanjut, tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat wadas sudah menggambarkan tidak adanya rasa kemanusiaan demi tercapainya tujuan. Padahal jelas ditolak secara besar-besaran oleh masyarakat daerah tersebut. Dan perlu digaris bawahi, bahwa se-ideal apapun tujuan pembangunan tidak akan ada nilainya jika dilakukan dengan cara tidak berkemanusiaan dan merampas kemerdekaan masyarakat.
Pamulang, 10 Februari 2022
Oleh : Ricky Indra