Salah satu hak manusia yang asasi adalah ketersediaan air bersih untuk konsumsi. Air sangat berharga, menjadi milik bersama yang pemanfaatannya juga harus berkeadilan.
Tetapi sayang, nilai air juga sudah mengalami kapitalisasi. Dipakai untuk industri, bahkan sumber sumber mata air yang jernih dan begitu segar, sudah dikuasai segelintir pelaku usaha.
Salah satu aspek penguasaan air juga adalah oleh industri pariwisata. Seperti di Bali, penyedotan air tanah oleh hotel-hotel menyebabkan 10 tahun lagi diperkirakan Bali akan kekurangan air. Pariwisata di Bali memakai 3 juta liter air per hari.
Yang parahnya tempat wisata di daerah kering seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Labuan Bajo sedang dikembangkan dengan intensif. Hotel hotel dibangun dengan fasilitas kolam renang. Turis berkelimpahan air, sementara warga lokal kekurangan air. Paling air datang ke warga hanya 2 kali dalam seminggu dengan harga mahal dan jumlah terbatas.
Pengembangan wisata Labuan Bajo hingga membuat rest area di puluhan ha taman nasional pulau komodo sebenarnya ditentang oleh warga karena dikhawatirkan merusak alam yang dilindungi. Tetapi tampaknya protest warga sulit ditanggapi mengingat pariwisata akan meningkatkan pendapatan daerah.
Begitu juga di NTB, kawasan ekonomi baru mandalika yang fokus pada wisata juga seharusnya memperhatikan daya dukung lingkungan nya. Air terbatas, dan jika yang diprioritaskan untuk turis, maka warga akan kehilangan hak dasarnya.
Mungkin bahkan kadang warga gak ngeh itu karena pariwisata, hanya merasa air tanah kok semakin kering?
Apalagi dengan kekeringan yang semakin lama dan luas melanda Indonesia saat ini. Kekeringan itu saya lihat di Jogja, Bali. Daun daun menguning, tanah retak. Ini akhir Oktober baru mulai hujan di Jakarta. Daerah lain belum tampaknya.
Sudah saatnya ketika membangun daya dukung lingkungan sungguh sungguh diperhatikan. Memastikan bahwa akses air bersih terbagi adil bagi semua, terutama bagi warga lokal, pemilik sah keindahan tempat wisata tersebut.