Lagi, konflik antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi soal sampah DKI mengemuka. Saya ingat ketika era Ahok juga angot nih masalah sampah DKI. Bayangkan kalau ancaman Bekasi dijalankan, sampah DKI yang ribuan ton itu dikemanakan?
DKI Jakarta yang APBD nya puluhan triliun ini emang tersandera sampah. Paradoks ya, di DKI banyak gedung pencakar langit menjulang, tapi gak punya system pengolahan sampah sendiri. Bukan hanya sampah, di DKI juga masih primitif loh pola sanitasinya. Masih ada sekitar puluhan ribu KK yang BAB sembarangan, dan buangan limbah rumah tangga serta usaha tidak terolah.
Jadi beginilah paradoks Jakarta. Infrastruktur mentereng dibangun tetapi infrastruktur dasar seperti sanitasi, pengolahan limbah dan sampah diabaikan.
Padahal TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bantar Gebang kapasitasnya sudah melewati batas. TPA ini juga open dumping, sehingga pencemaran yang dihasilkan sangat parah.
Untuk mengolah sampah sendiri, permasalahan Jakarta memang soal lahan. Mau diolah dimana? Dibutuhan puluhan ha sebagai TPA.
Jadi inget pulau Reklamasi. Bisakah pulau yang terlanjur jadi itu sebagai TPA Jakarta?
Tentu dibuat sistemnya yang canggih agar pengolahan sampah disana benar benar ramah lingkungan. Dengan sanitary landfill, sehingga air lindunya tidak mencemari laut.
Dan untuk meminimalkan residue sampah yang dibuang ke TPA, maka:
1. Harusnya setiap super block hunian atau perkantoran, kompleks pwrumahan, town house, sampah pasar, mal, perhotelan, sudah melakukan TPS3R, sebagai 'intermediate' pengolahan sampah, yaitu pemilahan, daur ulang, pengomposan. Jadi yang ke TPA adalah benar benar sampah yang tak terolah.
Lahannya? Ya nyempil aja pakai lahan parkir misalnya. Soal bau juga bisa diatasi dengan membuat sedikit lahan penyangga tanaman bambu atau tanaman lain penyerap bau. Atau pengomposannya pake metode peuyemisasi yang rada tertutup gak bikin bau
2. Begitu juga sampah penduduk padat, setiap kecamatan punya satu intermediate pengolahan sampah. Lahannya mesti ada.