Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 lalu, Jokowi meresmikan Keramba Jaring Apung (KJA) lepas pantai (offshore) di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang. Babakan kabupaten Pangandaran Jawa Barat.
KJA lepas pantai ini merupakan proyek Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp 131 Milyar dan berada di 3 lokasi percontohan yaitu Pangandaran, Sabang dan Karimun Jawa. Berarti per lokasi kira kira mengeluarkan biaya Rp 43,7 M. Dan KJA lepas pantai yang digunakan merupakan KJA impor dari Norwegia.
Sayang, baru saja dipasang, KJA yang di Sabang sudah rusak diterjang gelombang pada awal Mei 2018. KJA lepas pantai yang berjumkah 8 keramba ini pun harus ditarik dan disimpan di kota Sabang oleh petugas KKP dengan biaya Rp 40 juta.
Dan kini, berdasarkan informasi pak Wajan Sudja, ketua Asosiasi Budi Daya Ikan Laut Indonesia (Abilindo), pada tanggal 31 Mei 2018, KJA lepas pantai di Pangandaran pun rusak terkena gelombang. Ada apa ini? Berarti dengan kerusakan di 2 lokasi percontohan ini saja negara sudah dirugikan Rp 87,4 M. Tinggal menunggu yang di Karimun Jawa?
Sesungguhnya, sejak awal pengadaan KJA impor dari Norwegia, prosedurnya sudah melanggar regulasi terkait mengutamakan produk dalam negeri dan menggunakan acuan standar SNI (Standar Nasional Indonesia). Tetapi KKP dalam pengadaan ini malah membuat standar sendiri, yaitu harus menggunakan Norwegia Standar. Makanya KJA yang dipakai adalah KJA impor dari Norwegia.
Padahal kondisi laut Indonesia jelas sangat berbeda dengan kondisi laut di Norwegia. Ada perbedaan gelombang, kekuatan arus, cuaca, angin, kondisi dalam lautnya sendiri yang tentunya sangat mempengaruhi spesifikasi produk yang akan dipakai.
Apalagi KJA itu ditempatkan di laut terbuka yang gelombangnya tidak ada penghalang. Ya sudah, kenak tuh barang.Apakah produk dalam negeri tak ada? Ada, karena KJA lokal sudah sukses dipakai dibeberapa daerah seperti kep.seribu, kep. Riau dan Bali.
Jadi kalau Jokowi menyatakan ketika peresmian bahwa 3 lokasi percontohan itu yang pertama di Indonesia dan disebut Jokowi bisa alih teknologi, itu tak benar. Anak bangsa Indonesia sudah bisa membuat KJA yang lebih canggih dari buatan Norwegia, serta sudah ekspor pula.
Jadi teringat soal disclaimer oleh BPK untuk KKP. Sudah 2 tahun berturut turut KKP mendapat disclaimer. Untuk laporan tahun 2016 salah satu item adalah pengadaan 750 kapal senilai total Rp 209 M. Dana program sudah turun tapi kapal baru 48. BPK mentolerir hingga Maret 2017, tetapi tidak dipenuhi oleh KKP.
Sementara untuk laporan tahun 2017, KKP juga mendapatkan disclaimer. Ini termasuk soal pengadaan barang?
Tampaknya kerugian negara sudah sangat besar di kementrian ini? Dua KJA yang rusak saja sudah senilai Rp 87,4 M, belum lagi masalah pengadaan kapal nelayan dan lain lain. Mungkin sebaiknya sekali kali KPK berpaling ke pusat, ke kementrian untuk investigasi soal korupsi yang dilakukan di kementrian?