Pada tanggal 23 Mei 2018 lalu, ternyata Jokowi menanda tangani Perpres no.42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Bedasarkan lampiran Perpres ini, Ketua Dewan Pengarah mendapatkan hak keuangan Rp 112.548.00. Ketua Dewan Pengarah BPIP adalah Megawati.
Tinggi banget gajinya. Yang menjadi pertanyaan saya, BPIP adalah lembaga yang baru dibentuk oleh Jokowi. Apa acuan standar hak keuangan untuk Megawati itu?
Karena ternyata gaji Jokowi.sebagai.seorang Presiden yang memiliki struktur organisasi kementerian yang kompleks, tanggung jawab yang sangat berat, gajinya Rp 62,7 juta berdasarkan PP no.75 tahun 2000. Jadi gaji Jokowi sebagai Presiden lebih rendah dari Megawati.
Sementara itu, apa tugas pokok dan fungsi BPIP? Seberapa berat? Seberapa besar cakupan tugasnya? Acuan standar.gajinya darimana? Apa target yang hendak dicapai?
Gaji yang dibayarkan berasal dari APBN atau uang rakyat yang setiap rupiah tentu harus dipertanggung jawabkan. Jika memang tidak ada acuan atau standar dalam sistem pemerintahan Jokowi mengenai posisi BPIP sendiri, maka ini menjadi langkah blunder bagi Jokowi.
Dampaknya bagi Jokowi:
1.Jokowi sebagai petugas partai akan semakin diteguhkan dengan adanya Perpres ini?
2. Jokowi tidak sensitif dengan rakyat yang daya belinya sedang melemah, dengan mengeluarkan gaji tinggi dari APBN
3. Jokowi juga tidak peka dengan kondisi keuangan pemerintah yang sedang mengalami defisit keuangan, beban hutang yang berat, resiko ekonomi akibat kurs melemah dan pertumbuhan ekonomi yang rendah, kok bisa malah membuat gaji sedemikian tinggi, lebih tinggai dari gaji Presiden
4. Bisa berdampak kecemburuan terhadap lembaga pemerintah lainnya, dimana dengan tugas yang lebih berat, resiko.lebih tinggi, tetapi gaji lebih rendah? Bisa tidak.sehat situasinya?
5. Dan yang parahnya bisa berdampak.pada elektabilitas Jokowi, karena terlihat tidak profesional? Terbelenggu karena tidak bebas menentukan kebijakannya sendiri?