Sebenarnya wajar kalau perusahaan asing berinvestasi di Indonesia, mereka memakai pekerjanya sendiri. Hanya pertanyaannya berapa banyak? Level apa aja? Sementara atau permanen?
Nah pertanyaan-pertanyaan itu harus jelas jawabannya ketika Indonesia bekerjasama dengan perusahaan Tiongkok. Karena gimanapun datangnya ribuan tenaga kerja Tiongkok tersebut mesti terkait dengan kontrak. Jangan sampai pekerja Tiongkok bermasalah secara sosial seperti kejadian investasi Tiongkok di negara-negara Afrika, dimana banyak terjadi demo dan kerusuhan terkait pekerja asal Tiongkok.
Negara Tiongkok memang punya kepentingan penyerapan tenaga kerjanya yang bejibun, sehingga memang ada kewajiban di kontrak soal itu. Kenapa pemerintah Indonesia tidak seperti itu juga?
Saya jadi ingat pengalaman suami ketika kerja di perusahaan Indonesia di Kairo. Sebelum ke Kairo dia dibriefing dulu di Jeddah, di perusahaan yang sama dengan di Kairo. Disini dia bilang, gak berasa kerja di Arab, hehee. Pekerjanya dari level supir hingga direktur orang Indonesia semua. Hanya beberapa orang Arab perempuan yang kerja, sebagai pekerja di pabrik.
Ketika hajian kami sempat ke Jeddah ini dan mampir ke kantornya yang dulu. Emang iya sih, suasananya Indonesia banget. Kemudian suami ditempatkan di Mesir. Suasananya berbeda dengan di Saudi. Hanya level manajer ke atas yang orang Indonesia. Pekerja pabriknya orang mesir semua. Disini punya 2 pabrik, di Saudi punya 4.
Ini juga terkait persyaratan investasi di Mesir, karena di Mesir banyak sekali pengangguran. Lah yang mau jadi supir aja antri. Disini dinamikanya bekerja, karena pekerja mesir tidak seperti pekerja Indonesia yang nurut, rajin dan cepat ngerti. Ampiun dah, mereka ngeyelan sekali, susah ngerti, dan gak telaten kalau ngerjain sesuatu. Tetapi tentu saja itu bukan alasan perusahaan Indonesia ini jadi rame rame ngangkut orang Indonesia lagi kesini.
Intinya sih, perusahaan asing investasi dinegara manapun, sangat tergantung kepada kebijakan negara bersangkutan terkait pekerjanya. Indonesia masih banyak tenaga kerja pengangguran dari level gak sekolah sampe sarjana. Semoga pemerintah bijak dalam membuat kesepakatan kontrak kerjasama asing tersebut, jangan sampai menimbulkan gejolak sosial.