[caption caption="Ratusan orang berunjuk rasa di kantor Gubernur Bali, Jalan Basuki Rahmat, Denpasar, Jumat (29/1/2016), untuk menentang penerbitan Amdal reklamasi Teluk Benoa. (KOMPAS.com/SRI LESTARI)"][/caption]Beberapa hari lalu, ribuan warga Bali dari 27 desa turun ke jalan menolak reklamasi Teluk Benoa. Tidak tanggung-tanggung, mereka melakukan cap jempol darah agar reklamasi segera dihentikan. Bahkan sudah ada petisi kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan reklamasi tersebut.
Bagaimana dengan Jakarta? Di suatu acara properti di Metro TV saya kaget ketika ada pengembang yang menjual perumahan dengan iming-iming pantai pasir putih di utara Jakarta. Begitu juga dengan kawasan lapangan golf yang dibangun dengan view pantai. Harga properti itu miliaran rupiah. Apakah ini hasil dari reklamasi yang terus berjalan?
Ketika Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, saya sudah pernah menulis soal nelayan Marunda dan reklamasi Jakarta di sini. Jadi ketika itu saya sudah mengkritik reklamasi di masa Jokowi.
Kemudian, beberapa hari lalu juga membaca di Kompas cetak mengenai penurunan muka tanah di Jakarta yang semakin parah. Bahkan ada yang sudah 2 meter di bawah permukaan laut. Walaupun penyebab dominan belum diketahui, tetapi upaya reklamasi akan memperparah kondisi tanah di Jakarta. Beberapa gedung di Jakarta Utara dan Barat sudah mulai amblas, dengan intrusi air laut yang sudah mencapai Jakarta Pusat.
Sekarang, penerus Jokowi sebagai gubernur adalah Ahok. Bagaimana kebijakan reklmasi Ahok? Apakah mempercepat ijin atau mempertimbangkan kembali secara mendalam soal reklamasi ini? Ada 5 hal yang semoga bisa menjadi pertimbangan:
1. Menurut pakar hidrologi UI, reklamasi akan memperpanjang jalur 13 sungai ke laut, sehingga memperlambat dan bahkan akan memperparah banjir di Jakarta. Di satu sisi jika terjadi rob, air laut menggenang ke daratan Jakarta, di sisi lain, jika terjadi curah hujan tinggi di hulu atau sepanjang sungai, air juga tidak akan mampu mengalir cepat ke laut, karena kondisi Jakarta yang sudah mencekung seperti itu.
2. Masalah penurunan muka tanah merupakan masalah yang serius. Apakah Pemprov DKI memiliki solusi teknis mengatasinya? Karena menurut pakar UI, jika tanah sudah turun, tidak mungkin menaikkannya kembali. Yang ada hanya menahan agar tidak terjadi penurunan yang lebih tajam. Reklamasi termasuk faktor yang akan menambah beban lingkungan ke arah penurunan permukaan tanah di Jakarta.
3. Di sisi lain, permukaan air laut akan semakin naik, karena perubahan iklim sehingga membuat kondisi daratan Jakarta semakin rentan. Reklamasi akan semakin mempertajam hal tersebut karena tahanan abrasi yang selama ini dilakukan hutan bakau akan digantikan oleh hutan beton.
4. Ekosistem di teluk Jakarta yang banyak merupakan pembenihan ikan, akan rusak dengan adanya reklamasi tersebut. Nelayan akan semakin sulit mencari ikan. Ini juga masalah tersendiri bagi kehidupan nelayan dan keberlanjutan kedaulatan pangan dari laut di Indonesia.
5. Kebijakan pesisir pantai harusnya tetap terintegrasi dengan kebijakan pusat. Sehingga pengembang di pantai utara Jakarta tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi diharapkan AMDAL yang ada juga merupakan AMDAL yang terintegrasi, dengan pembahasan oleh pusat dan transparan, bisa diakses oleh publik.
Semoga lingkungan di Jakarta semakin sehat dan semakin baik bagi kehidupan manusia.
Ya sudah, gitu aja. Salam Kompasiana!