[caption id="attachment_342171" align="aligncenter" width="280" caption="Lilin Penerang. Sumber: menadoexpress.com"][/caption]
Kalau kita lihat fb, selain urusan copras capres, mesti ada aja yang update soal mati lampu. Malah ada teman yang saking sinisnya soal pemadaman listrik ini pernah bikin update, nyala sehari siapkan lilin sebulan! Ya ampun.
Padahal, kalau mati lampu, gimana mau belajar coba, tempat belanja juga mesti sepi, kerja tidak efektif dan efisien, kehidupan sosial tidak bergairah. Ekonomi lesu. Yang paling miris, adalah nasib produsen kelas kecil menengah. Begitu mati lampu, susah untuk produksi. Bagaimana produk mau kompetitif? Bagaimana mau menghadapi persaingan bebas ASEAN 2015?
Ini adalah PR Presiden berikutnya, masalah krisis listrik. Krisisnya sudah masuk gawat darurat loh, karena kebutuhan vs pemenuhan semakin hari semakin defisit. Bayangkan, pertumbuhan permintaan listrik mencapai 9,5%-15% pertahun, atau sekitar 4000-5000 MW, sementara PLN hanya mampu memenuhi 400-500 MW saja!
Apa yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan itu sangat sulit bagi PLN? Tentu saja hal ini tidak terkait dengan harga listrik, karena kekurangan harga keekonomian listrik dibayar oleh subsidi pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah tidak tepat jika alasan kenaikan tarif dasar listrik adalah untuk membantu kapasitas PLN. Tetapi alasan utamanya adalah untuk mengatasi defisit APBN, karena naiknya harga impor BBM yang menyebabkan biaya subsidi membengkak.
Tetapi bagi konsumen, kedua hal tersebut tentu berkaitan. Jika listrik dianggap sebagai produk maka affordability (keterjangkauan harga), availability (ketersediaan), continuity (keberlanjutan), accessibility (akses) tentu seharusnya dipenuhi oleh PLN. Logikanya dimana, jika harga naik terus, bahkan sekarang akan dibuat 2 bulan sekali, sementara pelayanan tidak berubah? Masih byar prett terus?
Sementara dari segi akses, walaupun sudah hampir 69 tahun merdeka, negara tercinta Indonesia ini masih sekitar 25-30% yang belum teraliri listrik.
Nah, untuk presiden terpilih nanti, ini ada beberapa kendala teknis yang membutuhkan keberpihakan pemerintah yang kuat dalam mengatasi krisis listrik ini diantaranya adalah:
1. Pembangunan pembangkit listrik. Seperti di Batang, hingga sekarang sulit dibangun, padahal kapasitasnya mencapai 2000 MW. Masalah pembebasan lahan, dan konon katanya 'harus ada' setoran tertentu ke pemerintah bagi investor merupakan kendala utama dalam membangun pembangkit ini. Investornya mundur?
2. Pasokan energi primer untuk pembangkit
Jika saja gas, batubara kita tidak dijual ke luar negeri, tetapi diutamakan sebagai pasokan energi primer untuk pembangkit, tentu efisiensi biaya pengoperasian pembangkit bisa ditekan. Sementara jika memakai BBM dan impor pula, tentu saja keuangan PLN bisa jebol