[caption id="attachment_358350" align="aligncenter" width="488" caption="Simbol Persatuan Swiss. Foto: Ilyani"][/caption]
Ketika saya di Geneva, Swiss, seorang teman, mbak Elsa yang merupakan perwakilan RI di UN nanya, tahu gak kalau di Swiss gini sistem pemerintahannya unik. Lah, uniknya dimana?
Uniknya, pertama, yang jadi Presiden gak satu orang. Tetapi merupakan suatu Dewan Eksekutif (disebut juga Dewan Federal) yang terdiri dari 7 orang. Ketujuh orang ini gantian setiap tahun sebagai Presiden, Wakil Presiden, sisanya sebagai Menteri. Jadi yang ngurus semua kepentingan publik/teknis negara Swiss ya hanya 7 orang ini saja. Karena posisi 7 orang ini sejajar, bahkan Presiden juga tidak berkuasa atas 6 orang lainnya, maka keputusan apapun bersifat kolektif.
[caption id="attachment_358292" align="aligncenter" width="302" caption="Simbol Persatuan Swiss. Foto: Ilyani"] 141032173986966064
Dewan Eksekutif yang 7 orang tersebut merupakan perwakilan (penunjukkan) partai yang memenangkan pemilu, yaitu 5 partai besar di Majelis Federal (Partai Demokrat Konservatif, Sosial Demokrat, Demokrat, Partai rakyat Swiss, Partai Kristen Demokrat. Majelis Federal sendiri terdiri dari Dewan Negara (46 orang) dan Dewan Nasional (200 orang). Dewan Negara yang berhak menunjuk Dewan Eksekutif tersebut, sementara Dewan Nasional bertindak sebagai semacam legislatifnya.
[caption id="attachment_358294" align="aligncenter" width="346" caption="Transportasi publik sangat baik, dan Ada Parkir Sepeda juga. Foto: Ilyani"]
14103218031700450518
[/caption]Yang kedua, sistem pemerintahan Swiss ini yang terlama di dunia. Dilakukan sejak tahun 1848, sistem ini tidak berubah dan memberikan Swiss kestabilan pemerintahan eksekutif jangka panjang, dan termasuk paling stabil di dunia.
Yang ketiga, Swiss menganut sistem referendum terhadap semua regulasi yang menyangkut kepentingan publik. Jadi sebelum diputuskan, dibuka ke publik dan referendum setuju apa gak. Ribet juga yak, tetapi karena penduduk hanya 8 jutaan, dan pake sistem IT, ya jadi tidak ribet.
Jadi pelibatan rakyat secara langsung hanya ketika memilih partai dan referendum yang terkait regulasi kepentingan rakyat. Selain itu, yang menjamin bahwa pemerintahan berjalan demi kepentingan rakyat adalah transparansi proses yang terjadi di parlemen.
Semua sidang bisa diliput oleh media dan diberitakan secara terbuka. Tidak heran Swiss termasuk negara dengan indeks korupsi paling rendah, kemudian juga negara paling stabil dan makmur. Negara ini juga paling netral, gak mau ikut-ikutan perang apapun. Makanya kantor UN juga ada disini.
Bagaimana dengan Indonesia?