Obligasi Daerah? Penyelamat Pelayanan Publik

Setiap pemerintah daerah di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam ketersediaan layanan public. ketersediaan layanan public dapat menyebabkan permasalahan yang lebih kompek seperti, buruknya pelayanan sampah di setiap daerah, timbulnya banjir, hingga dapat menurunkan kualitas kesehatan penduduk di setiap daerah. Pemenuhan layanan public membutuhkan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrasturtur di daerah seluruh Indonesia membutuhan pendanaan yang sangat besar, sementara itu kemampuan keuangan setiap daerah masih terbatas.

Berbicara mengenai pelayanan public merupakan hal yang sangat rentan untuk dibicarakan. Lantaran banyak kepala daerah yang memiliki tingkat pelayanan public yang rendah. Begitu juga hal ini terjadi di Kabupaten Jember, pada tahun 2018 pelayan public di kabupaten Jember mendapatkan raport kuning dari ombudsman. Ombudsman merupakan Lembaga yang memiliki wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan public di seluruh Indonesia. Kabupaten Jember mendapatkan nilai 57,42, dengan ini Jember berada di peringkat 131 dari 199 Kabupaten se-Indonesia. Ada lima dinas yang mendapatkan nilai paling rendah menurut Bupati Jember.

Kelima dinas tersebut meliputi dinas koperasi dan UMKM, dinas perhubungan, dinas tenaga kerja, dinas social,dan dinas lingkungan hidup. Dari 9 variabel penilaian yang di tentukan, rata-rata kekurangan dari kelima dinas tersebut pada kondisi sarana dan prasarana. Pemerintah daerah kabupaten Jember perlu melakukan revitalisasi dan juga pengembangan infrastruktur pelayanan public. Pengembangan infrastruktur pasti memerlukan dana yang lumayan besar, hal ini tidak mungkin bisa terlaksana jika hanya mengandalkan dana yang didapat dari pajak, Pemasukan Asli Daerah (PAD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tentunya pemerintah daerah harus memiliki alternative lain yang mampu membiayai pembangunan infrastuktur.

Ada berbagai alternative dalam membiayai pembangunan infrastruktur di setiap daerah bagi pemerintah daerah. Pemda memiliki kemampuan dan pengelolaan fiscal yang baik berkesempatan unuk memanfaatkan sumber alternalif, salah satunya bersumber dari pasar modal. Pemerinta daerah dapat memanfaatkan dana masyarakat yang tersedia di pasar modal, dengan menerbitkan dan menjual surat hutang yang biasa dikenal sebagai Obligasi daerah.

Pemerintah daerah melakukan persiapan internal dengan membentuk tim persiapan obligasi daerah untuk menerbitkan obligasi daerah. Tugas dari tim obligasi daerah yaitu mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam perumusan obligasi daerah, memilih proyek yang akan di biayai, meminta persetujuan DPRD, memastikan anggaran untuk penerbitan, dan membantu dan membantu penerbitan tim pengelola obligasi daerah. Tahap selanjutnya yaitu meminta pertimbangan kementrian dalan negeri dan meminta persetujuan Menteri keuangan atas rencana penerbitan obligasi daerah. Setelah persetujuan didapat pemerintah daerah mendaftarkan penerbitan obligasi daerah kepada otoritas jasa keuangan. Sebelum masuk ke pasar modal pemerintah daerah menunjuk profesi penunjang pasar modal untuk membantu persiapan penerbitan. Setelah semua tahapan selesai, obligasi daerah dapat dijual kepada investor melalui penawaran umum. Pemerintah daerah berkewajuban membayar bunga obligasi secara berkala dan melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.

Hasil dari penjualan obligasi daerah digunakan untuk mendukung anggaran pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, untuk percepatan pelayanan public di daerah. Percepatan pembangunan infrastuktur pelayanan public sangat perlu dilaksanakan di setiap daerah untuk menciptakan daerah yang semakin berkembang, hal ini dapat mepermudah memenuhi kebutuhan mesyarakat dan juga mempermudah ara gerak masyarakat dalam bidang pelayanan public. Pembangunan infrastuktur yang didapat dari dana hasil obligasi daerah tidak sembarangan, harus dipilih juga.

Pemilihan infrastruktur apa yang akan di bangun di suatu daerah juga dapat menjadi poin penting yang harus dipikirkan, karena banyak macam-macam infrastuktur dan juga setiap infrastuktur memiliki kegunaan yang berbeda. Selain itu mengapa infrastuktur harus dipilih? Karena setiap pembangunan yang ada harus melihat apa yang menjadi feedback yang didapat pemerintah atas pembangunan yang dilakukan untuk masyarakat, dan juga pembangunan infrastuktur harus dapat menaikkan perekonomian daerah dan mensejahterakan daerahnya agar pendanaan yang didapat dari obligasi daerah tidak sia-sia.

Apakah Obligasi tidak memliki kekurangan? Tentunya ada. Obligasi daerah memiliki kekurangan walaupun peluangnya sangat minim. kekurangan utama dari obligasi daerah yaitu resiko gagal bayar, dimana pemerintah daerah telat bayar bunga secara tepat waktu dan juga dalam jumlah penuh. Kekurangan dari obligasi daerah ini sangat merupakan tantangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengantisipasi potensi gagal bayar tersebut.