Anggaran Dana dan Pembiayaan Non Konvensional (Peranan Obligasi dalam Perekonomian Indonesia)

Pembangunan Infrastruktur pada suatu negara tidak lepas digunakannya Pembiayaan Pembangunan, karena pembiayaan pembangunan berguna untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Semakin berkembang dan majunya suatu kota maupun negara maka kebutuhan akan pembangunan semakin besar. Selain itu, anggaran biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan kebutuhan pembangunan tersebut juga akan semakin besar. Indonesia adalah salah satu negara berkembang, dimana tuntutan permintaan atas perbaikan dan pengadaan sarana-prasarana serta pelayanan lingkungan akan selalu meningkat seiring berjalannya waktu.

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat pengendalian dan perencanaan agar manjer dapat melaksanakan kegiatan proganisasi secara lebih efesien dan efektif. Anggaran sangat berhubungan kuat dengan perencanaan bahwa setiap hal yang direncanakan membutuhkan suatu alokasi dana atau penganggaran. Sesuai dengan definisi perencanaan secara umum yaitu perencanaan merupakan sebuah proses dalam mewujudkan hal yang diharapkan yang berisi langkah -- langkah strategi baik di bidang sosial, ekonomi dan juga lingkungan, dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa perlunya suatu anggaran dana baik dari pemerintah ataupun non-pemerintahan (pihak swasta) dalam mewujudkannya. Suatu perencanaan dan pembangunan tidak akan pernah dilakukan (direalisasikan) tanpa adanya anggaran yang menjadi suatu elemen system pengendalian.

Penganggaran dan juga Perencanaan harus dibuat sebelum pembangunan dilakukan, dilakukannya hal ini dikarenakan adanya perencanaan dan penganggaran akan berpengaruh pada berbagai usaha yang dilakukan pemerintah akan lebih berpeluang besar berhasil apabila disusun dengan kebijakan-kebijakan didalamnya, sehingga akan memberikan arah yang jelas dalam suatu kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini yang memicu dimunculkannya UU No. 17 Tahun 2003 menurut perubahan sistem penganggaran dari traditional budget menjadi penganggaran berbasis kinerja, diterbitkannya Undang-Undang tersebut membawa konsekuensi bagi setiap daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sumber pembiayaan non konvensional adalah sumber pembiayaan yang berasal dari kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta maupun masyarakat. Pembiayaan non konvensional diantaranya sebagai berikut:

• Pembiayaan melalui Pendapatan
• Pungutan Perbaikan ( Betterment Levies)
• Development Impact Fees
• Pembiayaan melalui Hutang
• Obligasi
• Excess Condemnation
• Linkage
• Pembiayaan Melalui Kekayaan:
• Joint Venture
• Concession

Pembangunan yang terjadi di Indonesia didapatkan dari pembiayaan melalui pendapatan, pembiayaan melalui hutang, dan pembiayaan melalui kekayaan. Pada saat ini saya lebih membahas tentang pembiayaan melalui hutang, yaitu melalui obligasi. Dimana pembiayaan melalui hutang (Obligasi) ini sangat sering dilakukan di Indonesia ini.

Peran Obligasi negara yaitu sebagai pembiayaan defisit dapat dikatakan sebagai tampilan utama penerbitan obligasi negara. Hal ini dapat diamati selama krisis keuangan negara Indonesia pada tahun 2007-2008, disinilah timbul penerbitan obligasi negara semakin meningkat seiring  adanya kebijakan stimulus perekonomian yang ada di beberapa negara dengan menambah pengeluaran pemerintah tanpa diiringi dengan kenaikan pendapatan. Ketika pendapatan perpajakan dan non perpajakan tidak dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran anggaran negara, disinilah penerbitan obligasi negara dipandang lebih baik daripada pinjaman luar negeri, baik dari sisi ekonomi maupun politis.

tuntutan akan pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri yang terjadi di Indonesia menjadikan penerbitan obligasi negara menjadi lebih poluler daripada pinjaman luar negeri, hal ini dikarenakan penerbitan obligasi negara diaggap lebih independen tanpa ada persyaratan dari pinjaman luar negeri yang sering diasosiasikan sebagai salah satu bentuk ketergantungan terhadap negara atau institusi dari luar negeri. Selain itu, penerbitan obligasi juga dianggap lebih menguntungkan perekonomian domestik karena bunga pinjaman luar negeri merupakan arus keluar yang hanya dinikmati oleh pihak luar, bukan pihak domestic sedangkan jika Obligasi, pembayaran bunga dapat dinikmati oleh pemegang obligasi domestik. Keuntungan lain dari penerbitan obligasi adalah meminimalisasir resiko terhadap nilai tukar dan matury mismatch yang dianggap sebagai salah satu faktor penyebab krisis tahun 1997.

Peran lain dari obligasi adalah sebagai acuan bagi penerbitan obligasi korporasi maupun terhadap pembiayaan lainnya.  Tingkat pengembalian obligasi negara dan tingkat suku bunga acuan dari bank sentral merupakan instrumen utama suku bunga bebas resiko yang dijadikan sebagai acuan penetuan tingkat pengembalian yang diharapkan investor.

Pada dasarnya sumber pembiayaan baik konvensional maupun non konvensional memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Sumber pembiayaan konvensional sangat sering digunakan di Indonesia, jika terus menerus tentu akan menguras kas Negara yang nantinya akan berdampak ke berbagai hal lainnya terutaman pada stabilitas ekonomi, infrastruktur Negara, dll. Dampek tersebut akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan sumber pembiayaan non konvensional memilki banyak variasi , seharusnya bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal lagi.