Pengamat politik M Qodari trending di twitter karena mendorong Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia selama tiga periode. Padahal UUD 1945 mengamanatkan Presiden hanya dua periode. Tentu saja gagasan Qodari memungkinkan jika UUD 1945 diamandemen. Tapi, akan lebih baik menolak wacana itu.
Ada banyak alasan mengapa wacana itu ditolak. Pertama karena Jokowi sendiri sudah pernah bilang tak sepakat Presiden 3 periode. Bagaimana mendorong orang yang tak sepakat? Seperti diketahui saat ini adalah periode kedua kepemimpinan Jokowi.
Kedua, memperpanjang masa jabatan Presiden memungkinkan akan ada perpanjangan lainnya. Potensinya bisa saja jika nanti Jokowi 4 periode, 5 periode. Ketiga, kekuasaan harus dibatasi dan perlu regenerasi. Kekuasaan dibatasi agar potensi penyimpangan bisa diminimalisir. Dua periode sudah cukup untuk berkuasa.
Di sisi lain, negara perlu regenerasi kepemimpinan. Cukup dua periode saja dan kemudian berubah kepemimpinan. Indonesia punya banyak sumber daya manusia, banyak kandidat Presiden.
Keempat, penambahan periode pada presiden akan mendorong wacana lebih luas. Maksudnya, bupati, gubernur, dan wali kota juga akan meminta tiga periode.
Coba bayangkan bagaimana jika para kepala daerah itu juga mendorong kepemimpinan tiga periode. Kegaduhan politik akan menjalar sampai daerah.
Jadi banyak alasan untuk melawan wacana Qodari. Memang kadang agak gimana gitu ketika wacana ini dilawan. Semakin dilawan biasanya semakin populer. Tapi kalau tidak dilawan juga membahayakan. Tapi daripada didiamkan mending melawan wacana ini harus digaungkan.
Tapi kadang saya juga berpikir. Bagi saya Qodari selama ini adalah orang yang netral. Setidaknya itu yang saya tahu. Beberapa kali analisis politiknya juga bagus.
Pertanyaannya, kenapa Qodari berubah seperti itu. Atau jangan-jangan ada agenda lain yang sedang disiapkan di balik wacana Presiden 3 periode?
Tapi apapun alasannya, saya pikir wacana itu harus dilawan.