Hari ini, 24 tahun yang lalu, kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) pecah di Jakarta. Kudatuli dinilai sebagai awal goyahnya Orde Baru. Selain itu, Kudatuli juga melambungkan nama Megawati Soekarnoputri. Ada juga nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut.
Kudatuli adalah kasus penyerangan kantor PDI di tahun 1996. Kala itu ada dualisme di tubuh PDI yakni pimpinan Soerjadi yang didukung pemerintah kala itu dan Megawati Soekarnoputri. Massa Soerjadi mengambil alih kantor PDI yang diduduki massa Megawati di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Pengambilalihan kantor PDI itu membuat kerusuhan, korban pun berjatuhan. Kudatuli dinilai sebagai awal goyahnya Orde Baru. Kesadaran massa PDI Megawati untuk melawan pemerintah tercermin di kejadian ini. Mimbar bebas pun terjadi setelah bentrok pada 27 Juli pagi itu.
Seperti dikutip dari Kompas.com, mimbar bebas itu kemudian berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat pemerintah.
Nama Megawati pun melambung sebagai simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Sampai kemudian terjadi Reformasi pada 1996 dan di 1999, PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri memenangkan pemilu.
Kasus Kudatuli ini juga membuat Budiman Sudjatmiko dijebloskan ke penjara oleh Orde Baru. Budiman dan Partai Rakyat Demokratik- nya dinilai sebagai otak dari kasus Kudatuli. Banyak yang menilai bahwa Budiman hanya dijadikan kambing hitam. Seperti diketahui, pada akhirnya Budiman dibebaskan.
Dari kasus Kudatuli itu, hanya membuat seorang buruh bernama Jonathan Marpaung sebagai yang bersalah di muka pengadilan. Sementara, siapa otak di belakang kasus itu tak pernah jelas. Sementara, berapa jumlah korban yang pasti juga tak pernah jelas.
Polemik Jelang Pilpres
Kasus Kudatuli itu tak pernah terselesaikan dengan gamblang. Bahkan, pada 2018 lalu, Kudatuli membuat perang pernyataan antara kader PDIP dengan Partai Demokrat. Kala itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta SBY mengungkap tabir kasus Kudatuli. Hasto menilai bahwa SBY memiliki informasi penting dalam kasus Kudatuli itu mengingat saat kejadian, SBY masih aktif di militer.
Pernyataan Hasto ini kemudian ditanggapi oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik. Rachland menilai bahwa apa yang diungkapkan Hasto dan PDIP bernuansa politis. Rachland saat itu menilai bahwa apa yang dilakukan Hasto dengan melapor ke Komnas HAM terkait Kudatuli adalah upaya politik yang sudah kesiangan.
Bahkan, Rachland menilai jika Kudatuli hanya dijadikan ritual politik untuk menyebut nama SBY. Menurut Rachland, PDIP saat Megawati menjadi Presiden bisa mengungkap kasus itu dengan jelas. Diketahui, saat Kudatuli, posisi SBY adalah Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya.