Seluruh Lurah di Pekanbaru Ditegaskan Menjaga Netralitas Dalam Pilkada 2024

Penulis : Eza Nadila dan Yuliantoro

Pekanbaru, 19 September 2024 -- Dalam rangka menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, mengumpulkan seluruh lurah di kota Pekanbaru di Aula Perkantoran Tenayan Raya. Pertemuan ini diadakan pada Kamis pagi (19/9/2024) sebagai respons terhadap laporan yang masuk mengenai keterlibatan beberapa lurah dalam aktivitas politik praktis mendukung salah satu kandidat.

Risnandar menekankan pentingnya menjaga integritas ASN dalam pemilu, menyusul sejumlah laporan dari masyarakat yang mengindikasikan adanya lurah yang terlibat aktif dengan salah satu calon kepala daerah. "Saya sudah banyak dapat laporan dari masyarakat bahwa ada oknum lurah bermain dengan kandidat tertentu. Jadi tadi saya tegaskan kembali, jangan digadaikan jabatan lurah," ujar Risnandar, dikutip dari salah satu media lokal di Riau (CAKAPLAH.com)

Dalam kesempatan tersebut, Risnandar mengingatkan peran penting lurah sebagai pemimpin di lingkungan masyarakat. Menurutnya, lurah harus berada di garda terdepan dalam melayani dan mengayomi seluruh warga, tanpa terkecuali. Netralitas dalam pemilu menjadi aspek yang tidak bisa ditawar, karena lurah bukan hanya pelayan bagi sebagian warga, melainkan untuk seluruh masyarakat di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa peran ASN, khususnya lurah, adalah menjalankan fungsinya tanpa terlibat dalam politik praktis.

Pihaknya juga menyampaikan peringatan keras bahwa tindakan tegas akan diambil bagi siapa pun yang terbukti terlibat, baik ASN maupun non-ASN, yang terlibat dalam aktivitas politik praktis selama Pilkada. "Baik itu ASN maupun non-ASN, siapa pun yang terlibat, apakah mengajak atau diajak, akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Dengan situasi yang semakin memanas menjelang Pilkada, pemerintah daerah Pekanbaru berkomitmen untuk menjaga netralitas birokrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis. Tindakan tegas ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memastikan proses Pilkada berjalan lancar tanpa adanya intervensi politik dari aparatur pemerintah.