Saya orang yang kaget menyaksikan viral video rapat kabinet yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden tanggal 28 Juni 2020 ini.
Di tengah evalusi pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial menyiapkan kebijakan new normal dengan adaptasi kebiasaan baru, saya berpikir tidak akan terjadi sesuatu diluar dugaan saya.
Dalam rapat kabinet tersebut terlihat ekspresi dan pernyataan presiden yang marah. Pembubaran lembaga, reshuffle bahkan demi 267 juta rakyat Indonesia, presiden akan mengambil tindakan sekalipun reputasi politiknya menjadi taruhan. Ini pertanda presiden mengalami permasalahan yang serius di internal kabinetnya.
Ada beberapa alasan yang membuat saya tidak menyangka ekpresi kekecewaan presiden akhirnya terungkap dan menjadi konsumsi publik mengingat kejadian tersebut sebenarnya terjadi tanggal 18 Juni 2020:
1) Dalam kondisi menghadapi Covid 19, presiden telah menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2020 dan disahkan DPRRI menjadi Undang-undang (Mei 2020) memuat tentang penanganan Covid-19, bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan.
Dengan payung hukum ini tentu seharusnya tidak ada hambatan dalam mengelola anggaran disemua kementerian/lembaga. Artinya ketika anggaran belanja sesuai kebutuhan yang bersifat urgen, sesuai kualitas, harga dan tepat sasaran kenapa mesti kawatir bersinggungan dengan hukum, sehingga eksekusi program menjadi lambat.
2) Walaupun dalam kondisi diluar normal dengan kebijakan WFH, social dan physical distancing serta PSBB, presiden terlihat secara rutin memimpin rapat koordinasi secara virtual. Artinya day to day presiden mengupdate progress langkah-langkah eksekusi pembantu-pembantunya.
3) Secara khusus presiden telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Artinya logika berpikir saya semua dalam rentang kendali, satu sumber informasi, satu tindakan menyeluruh.
Faktanya terungkap dalam rekaman video rapat kabinet terlihat presiden tidak puas dengan kinerja para pembantunya yang dinilai tak memiliki sense of crisis. Beberapa pemicunya seperti yang presiden sampaikan adalah rendahnya serapan anggaran, lambatnya insentif untuk tenaga medis, lambatnya stimulus untuk UMKM hingga ungkapan getir "Jangan keburu mati, baru kita tolong. Dan itu tak ada gunanya!
Sebagai loyalis kritis pemerintahan Jokowi, sejak awal pandemi Covid-19 diumumkannya untuk pertama kalinya melanda Indonesia, saya terus mencermati langkah dan tindakan pemerintah dalam merespon tanggap Covid-19.
Edukasi lewat blog Kompasiana, media online dan media sosial hampir tidak ada judgement saya berbeda pandangan menyikapi langkah dan tindakan pemerintah menghadapi Covid-19, baik upaya penyelamatan dari aspek kesehatan maupun penyelamatan ekonomi. Karena saya menyadari bahwa tidak mudah menerapkan kebijakan tersebut secara bersamaan.
Bahasa gampangnya apapun kebijakan yang ditempuh presiden Jokowi saya dukung.