Sebagai lanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul "Konflik Berkepanjangan Rusia-Ukraina: Bagian I", artikel ini akan lebih membahas mengenai alasan mengapa Ukraina ingin bergabung dan mengambil tindakan 'pro' kepada European Union dan NATO, serta sistem geopolitik yang menjadi akar permasalahan invasi Rusia ke Ukraina. Penasaran? Yuk, tuntaskan keingintahuan kalian di bawah ini!
Mengapa Ukraina Ingin Bergabung dengan European Union dan NATO?
Menurut wakil menteri ESDM--Arcandra Tahar, pada awalnya, Ukraina memiliki hubungan yang cukup bagus dengan Rusia sejak hancurnya Uni Soviet, mulai dari peningkatan kerja sama dalam perdagangan sampai Ukraina memperbolehkan Rusia menggunakan pipa gas dalam pengeksporannya ke seluruh Eropa.
Namun, oleh sebab berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia, ditambahkan lagi dengan penyerangan kepada wilayah Chechnya dan Georgia, membuat banyak rakyat Ukraina mempertanyakan aliansi mereka dengan Rusia.
Namun, hal ini akan berubah drastis dengan tahun 2013, Presiden Ukraina bernama Viktor Yanukovych, tidak menandatangani Free Trade Agreement dengan Uni Eropa, melainkan ingin memperdalam relasi dengan Rusia.
Oleh karena itu, Warga Ukraina dengan kontroversi didukung oleh NATO, melancarkan sebuah revolusi pada 2014 bernama Revolusi Harga Diri ( ) dengan hasil menjatuhkan Presiden Yanukovych dan mengorganisir parlemen Ukraina.
Hasil ini, membuat Rusia marah dengan tekanan Warga Rusia di Ukraina Timur, Rusia menganeksasi Krimea dan Wilayah Donbas. Hasil ini, menghancurkan relasi dengan Rusia, sehingga Ukraina ingin berkali-kali bergabung dengan NATO dan sekaligus Uni Eropa.
Hal ini pun berkesinambungan dengan data yang diambil pada tahun 2018. Menurut Kulchytskyy dan Mishchenko, sekitar satu persen orang Ukraina berusia muda mendukung Rusia sebagai panutan untuk perkembangan negaranya, sedangkan 69-71% orang menentangnya dengan sebagian besar orang memilih tiga alasan utama yang menyangkut Rusia, yaitu agresi, kekejaman, dan kediktatoran (Kuzio, 2018:535).
Buffer Zones, sistem geopolitik yang menjadi permasalahan
Mengutip dari Prevelakis (2019), dalam konsep Geografi Politik, Buffer Zones merupakan sebuah konsep di mana dapat dikatakan sebagai sebuah daerah yang terkena demiliterisasi kekuasaan yang membagi suatu blok secara geopolitik, ideologis, atau perkembangan peradaban.
Selain itu, ia pun menambahkan bahwa Buffer Zones digunakan sebagai suatu pembatasan yang menstabilkan sekaligus sebagai suatu perbatasan wilayah geografis melawan permasalahan internal yang telah dibentuk pada abad ke-20.
Menurut pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia---Sergei Ryabkov, hal ini merupakan suatu paranoia paling besar bagi Rusia yang ingin mempertahankan kekuasaannya.