Oleh : IKA FEBRIYANTI
Ujian Nasional merupakan hari yang sangat menegangkan oleh beberapa siswa kelas 6, 9 maupun kelas 12. Ujian nasional ini diharapkan mampu mengukur tingkat keberhasilan siswa selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Tetapi sangat disayangkan apabila ujian nasional tersebut dalam pelaksanaannya masih banyak oknum yang menggunakannnya untuk kepentingan mereka sendiri. Pelaksanaan ujian nasional dari tahun ke tahun selalu terdapat penyimpangan. Hal yang sangat memprihatikan sekali, jika hal ini masih saja terjadi.
Wacana saat ini masih hangat berbicara tentang politik. Karena tahun 2014 ini merupakan tahun politik dimana pada tanggal 9 april kemarin sudah dilaksanakan pemilu legislatif dan yangn akan datang tanggal 9 juli akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi dalam hal ini, para calon-calon presiden dan wakil presiden menggunakan berbagai cara untuk melakukan pencintraan, bahkan dimasukkannya aktor-aktor politik tersebut dalam soal ujian nasional.
Pada ujian nasional Bahasa Indonesia SMA kemarin, ada salah satu aktor politik yang mewarnai soal ujian Bahasa Indonesia sebut saja “JOKOWI”. Di dalam soal tersebut terdapat kisah hidup dan keseharian beliau yang cenderung lebih kepada pencitraan semata. Kalau saya rasa ini merupakan salah satu cara bentuk kampanye Jokowi untuk mendapatkan banyak dukungan dari banyak kalangan. Hal ini sangat disayangkan, apabila soal ujian SMA menjadi media untuk kampanye dari salah satu partai.
Bagaimana soal ujian Bahasa Indonesi kali ini? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh sudah dapat membuktikan bahwa soal ujian SMP kali ini yang terkait dengan nama Gubernur Jakarta yang sekaligus capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo sudah direvisi. Dalam soal ujian Bahasa Indonesia SMP kali ini Joko Widodo sudah diganti dengan Bung Hatta. Hal ini merupakan langkah yang baik dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dengan segera merevisi soal ujian SMA kemarin. Seharusnya yaa begitu soal ujian nasional itu, bahwa tidak dijadikan suatu media untuk kampanye politik yang lebih pencitraan belaka. Seharusnya soal ujian harus bersifat mengglobal dan tidak berpihak pada salah satu orang.
