“KEPENTINGAN KELOMPOK MANA YG
DIBAWA KOMNAS HAM?”
Berlarut-larutnya masalah HAM di Indonesia, karena kegagalan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang merupakan pilar penting institusi penegakan bersikap Adil tidak membawa kepentingan politik suatu pihak.
BAGAIMANA pandangan masyarakat tentang Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) sekarang ini? Masih diperlukankah keberadaannya?
Hasil polling sebuah televisi swasta tentang keberadaan Komnas HAM
bebarapa tahun lalu sungguh mencengangkan. Sekitar 80 persen responden (865
orang) menyatakan Komnas HAM sudah tidak diperlukan kehadirannya.
Hanya 16 persen masih menginginkan lembaga itu, sementara empat persen
lainnya malah tidak peduli. Sebuah polling tentu dapat saja diragukan
kebenarannya. Namun tidak urung, Asmara Nababan, Sekjen Komnas HAM pun
sangat prihatin dengan angka ketidakpercayaan masyarakat yang demikian
besar itu. Sangat kontras bila dibandingkan dengan polling Kompas
tahun 1998. Komnas HAM kala itu menjadi lembaga paling dipercaya
masyarakat dengan persentase 45,5 persen. Jauh di atas Lembaga Bantuan
Hukum yang mendapat 24,5 persen, polisi 5,5 persen, dan DPR cuma 4,4
persen.
Kelemahan Komnas HAM akan terlihat sangat jelas dari pemantauan
pelaksanaan HAM di Tanah Air. Apalagi yang menyangkut kasus-kasus
besar. Sampai sekarang tidak jelas ba-gaimana kemajuan kasus Sampit,Am-bon,
dan lainnya.
Reputasi dan kinerja Komnas HAM sebagai sebuah lembaga yg semula diharapkan
diawalnya ternyata tidak bertahan lama. Sejak 1999 muncul
gelombang dengan berbagai faktor menyebabkan banyak anggotanya keluar, karena begitu banyak
kepentingan politik yang dibawa masing2 anggota di dalamnya hingga membuat
penegakan HAM yang diperjuangkannya justru menyalahi konsep HAM itu sendiri.
Salah satu contoh yang paling memalukan, adalah masalah sikap KOMNAS HAM atas pelanggaran HAM di Sampit.
Sangat jelas kepentingan suatu kelompok yang mereka bawa.
Yang paling memalukan yaitu dengan keluarnya rekomendasi Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM kasus Sampit yang menyatakan, tidak terdapat pelanggaran berat HAM pada kasus tersebut.
Sungguh memalukan, sungguh memalukan begitulah kata hati orang yang mengerti HAM
Apakah anggota KPP HAM Sampit dan Komnas HAM tidak bisa memahami apa yg dimaksud dengan meluas atau sistematik?
Tentunya ini disengaja, Hal ini terlalu mudah untuk dipahami.
Unsur terencana dapat dibuktikan dari langkah pemerintah yang memfasilitasi pengungsian paksa ribuan warga etnis Madura dari Kalimantan Tengah.