Pudarnya Pesona Pendidikan Kampung Bahasa

Oleh: Iin Solihin*

Suguhan tulisan di media sosial berjudul “Pare: Pendidikan Alternatif Ataukah Kepasrahan Terhadap Sistem Pendidikan” hasil buah pena bunda Uun Nurcahyanti yang telah disajikannya menghadirkan hasrat obrolan yang menggairahkan dan merangsang tubuh untuk merawat ingatan sejarah dan perjuangan bagi para pribadi yang kian abai dalam merawat jejak langkah yang kini telah mendekati titik nadir mengalami persimpangan jalan antara harapan dan kenyataan.

Kemolekan sistem pendidikan bahasa di Pare Kediri Jawa Timur terlanjur tersohor dengan Kampung bahasa (Inggris) di Indonesia yang dikenal sukses hingga kini yang dibangun dengan metode dan kurikulum mandiri yang diawali oleh Muhammad Kalend Osen (1977) sungguh berbeda dengan kurikulum populer atau standar oleh dunia pendidikan nasional yang katanya bla…bla..bla…dan seterusnya.

Kampung bahasa dewasa ini, telah memberikan keberkahan materi hingga popularitas yang dapat dinikmati berbagai kalangan terlebih pemerintah Kabupaten Kediri yang berbangga walau tak menyatakan “menyombongkan diri” sebagai satu-satunya daerah yang memiliki suatu dunia pendidikan yang unik digemari ribuan peminat untuk belajar bahasa dengan merasa gagahnya menetapkan Kampung Wisata Pendidikan yang tak jelas tujuannya untuk apa dan mengapa ? “Aku pun heran tapi tak diam apalagi mengiyakan.”

Keputusan Tanpa Restu

Pendidikan tak bebas nilai, nilai terbentuk bukan dengan sendirinya hadir, tetapi dihadirkan dan dibentuk baik oleh dalih ekonomi, politik, agama dan kekuasaan. Langgengnya kampung bahasa hingga kini dibangun bukan oleh nilai-nilai kuasa yang keliru dalih bertarap Internasional itu. Tetapi oleh nilai sebagaimana sabda Kartini dan Paulo Freire, nilai pendidikan tak hanya membuat orang beraksara, menguasai teknik membaca dan menulis. Lebih dari itu pendidikan mampu menghadirkan kesadaran diri sebagai “individu” sebagai manusia menemukan jati dirinya sebagai bangsa dalam menatap, bersikap dengan dunia luar tanpa melupakan dan untuk mengetahui kebudayaanya.

Masih membekas diingatan pada akhir September 2011 saat pengukuhan Ari Hakim sebagai Ketua Umum Forum Kampung Bahasa (FKB) di Basic English Course (BEC). Pidato dari perwakilan pemerintah Kabupaten Kediri dengan gamblangnya menguraikan bentuk dan wujud dukungan pemerintah untuk kemajuan dan pembangunan pendidikan bahasa akan memberikan bantuan dana jutaan rupiah kepada setiap lembaga pendidikan bahasa di Pare yang berasal dari APBD. Tetapi, dengan catatan lembaga pendidikan tersebut harus terdaftar, memenuhi persyaratan administrasi dan kurikulum sudah tersertifikasi. Dan diakhir pidatonya meminta kepada Ari Hakim Ketua Umum FKB untuk mendata semua lembaga pendidikan Bahasa dan menyerahkannya kepada pihak pemerintah. “Ah… aku tak percaya mereka sebaik itu, mereka pasti ada maunya dan hanya ingin mendapatkan jumlah lembaga pendidikan, lalu menjualnya.” gumamku!

Tetapi, niat baik pemerintah daerah di tolak langsung dengan pidato Muhammad Kalend Osen yang tidak kalah gamblangnya. Alasan penolakannya bahwa kemajuan dan kelanggengan suatu lembaga pendidikan (bahasa) bukanlah oleh adanya bantuan, tetapi karena kemandirian, kuatnya doa dan ikhtiar tanpa lelah. Mr. Kalend meyakini, dibandingkan dengan ibadahnya yang lain (shalat, puasa, haji dsb) membangun pendidikan dan mendidik merupakan ibadah yang pahalanya terlihat nyata dan tampak disaat para anak didiknya berhasil. “…Duh aku dibuat takjub dengan kalimat yang itu..”

Alasan penolakan itu tentunya, bukan keluar tanpa dasar. Karena, pemerintah yang disinyalir memiliki dan membuat suatu kurikulum yang baku (standar versi pemerintah daerah) yang mereka bentuk sendiri untuk diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan bahasa di Pare. Maka wajar kiranya, jika pemberian dana yang diselubungi dengan tawaran dan penyeragaman kurikulum langsung ditolak. Jika penerimaan dana itu terjadi, maka bukan tidak mungkin segala keberhasilan yang dibangun dengan jeri payah akan diklaim oleh pemerintah, dan lebih parah lagi segala keputusan dan masa depan Pare akan digiring kemana-mana sesuai dengan kemauan hasrat pemerintah. “Masya Allah.…ngeri..ya memang begitu.”

Sengsara Membawa Nikmat

Ungkapan Mr. Kalend yang tak biasa itu mengingatkan perjuangan susahnya awal pertama kali merintis dan membangun lembaga pendidikan (1977) dari sudut ke sudut Mushala dan tanah lapang hingga beberapa tahun lamanya yang kini melahirkan keberkahan dan popularitas persis sebagaimana judul novel Tulis. St. Sati Sengsara Membawa Nikmat.

Jauh sebelum itu, dunia pendidikan (sekolah) sempat menjadi makhluk paling menakutkan di tahun 1928 di Ambarawa dan di Mendut sebagimana dialami dan diceritakan Pastor Belanda Leopold Van Rijckevorsel SJ dan G.J. Van Kesteren (Basis, 2008: 52).

Pada saat itu, sangat sulit mencari anak didik yang berminat masuk sekolah. Sekolah merupakan makhluk asing dan pantas ditakuti dan jika mereka berminat pun banyak para orang tua enggan mengijinkan anaknya bersekolah karena harus membantu pekerjaan rumah. Selain itu sebagian anak-anak “verkieset ‘t leven in de vrije natuur boven schoolbezoek (memilih hidup di alam bebas daripada sekolah).” tutur Van Kesteren

Kuatnya ikhtiar dan jerih payah berkeliling kesudut kota-kota dan desa-desa tanpa lelah sampai akhirnya memperoleh 100 anak didik. Pada hari pertama dibukanya sekolah banyaknya anak didik yang menangis dan meratap seolah berada dalam kandang harimau menunggu antrian untuk dimangsa. Kenang Pastor Van Rijckevorsel SJ

Aku pun tak bisa menggambarkan pengalaman Mr. Kalend di tahun 1977 merintis lembaga pendidikan yang berada di kampung yang jauh dari pusat kota dengan membuka lembaga kursus Bahasa Inggris (kini tidak hanya bahasa Inggris, Arab, Jepang, Mandarin, Prancis dan Indonesia dsb) yang bukan hanya asing dan “menakutkan” bagi masyarakat sekitar mengapa harus bahasa Inggris jika kita membayangkan kumpulan pertanyaan pada saat itu. “Lalu pemerintah kini seenaknya menetapkan Kampung Wisata Pendidikan..Aduh celaka dua belas, hingga lima belas mungkin.”

Beneran Pendidikan

Keputusan tanpa restu tidak bisa ditarik kembali terhadap penetapan Kampung Wisata Pendidikan. Karena keputusan itu meminjam istilah Aktivis ICW Febri Hendria AA adalah keputusan yang putuskan oleh orang-orang yang sesat pikir. Bagaimana tidak, mengapa pem-erintah daerah tidak mengarahkan, mempromosikan serta menerapkan untuk mengembangkan keberbagai tempat dan derah lainnya terhadap metode, kurikulum, cara belajar, keseder-hanaan yang selama ini diterapkan di pare?

Perdebatan memang bisa menghasilkan kejernihan, tetapi boleh jadi dalam perdebatan terjadi simpang siur argmumentasi sehingga dapat membiakan salah kaprah. Jadi, dalam tulisan ini kita tidak harus memperdebatkan melihat ke Bahasa Inggris-nya yang perlu dikembangkan, tetapi lebih dari itu adalah yang mesti dicontoh dan teladani adalah metode unggul atau formula yang selama ini diterapkan oleh Pare untuk khasanah ke-ilmuan-ilmuan yang lain sesuai dengan Imtak dan iptek juga.

Sehingga kemudian, jika pemerintah telah mampu mendorong serta menstransfer sebagaimana diatas untuk mengkembangbiakan suatu metode tersebut bukan hanya suatu keberhasilan bagi pemerintah daerah, lebih dari itu adalah penyebaran ide-ide metode pendidikan yang meng-asyikan serta memiliki dasar sesuai dengan berkarakter kerakyatan dan ke-Indonesiaan.

Peran pemerintah daerah seharusnya jika “memaksa” ingin mambantu lembaga pendidikan khususnya di Pare dengan catatan tanpa melakukan intervensi akan lebih tepat memusatkan untuk meringankan terhadap pembebasan sewa tanah bagi lembaga kursusan yang kebanyakan berdiri diatas tanah yang disewa dengan harga yang sangat mahal. Hal itu, salah satu pemicu kalau tidak dikatakan satu-satunya yang membuat makin mahalnya biaya pendidikan. Sehingga, para pengampu lembaga pendidikan bisa memfokuskan dengan pengembangan dan peningkatan mutu serta tidak lagi dipusingkan dengan biaya sewa yang dibebankan pada anak didik.

Jadi, harapan “bertobat” makin terbuka lembar selebar-lebarnya untuk memperbaiki kesalahan yang terlanjur dengan keputusan tersebut. Yang justeru penggunaan kata “wisata” pun tidak tepat digunakan yang konotasi mengandung motif-motif ekonomis untuk memenuhi kepuasan hasrat sesaat tanpa ada kaitannya dengan perangsaangan atau peningkatan kualitas dunia pendidikan. Dengan harapan besar tentunya ada peninjauan ulang dan kesepakatan dengan para pengampu lembaga pendidikan yang mayoritas menolak keputusan tersebut.? Semoga !

*Penulis adalah Lelaki Biasa, Bergiat di Lembaga Studi Islam dan Kebudayaan (LSIK)-Jakarta