Sudah menjadi hal yang lumrah untuk proyek-proyek besar nasional banyak yang menggunakan jasa atau keahlian perusahaan-perusahaan luar Indonesia. Bukan karena badan usaha negara tidak mampu, tapi atas dasar efisiensi dan kualitas maka terbentuk tim-tim konsorsium yang terdiri dari beberapa badan perusahaan lokal dan internasional.
Tetapi dengan melonjaknya angka proyek dari BUMN, terdapat fenomena menarik soal partisipasi perusahaan-perusahaan sebagai peserta tender. Nama Mitsubishi, nama yang kerap terdengar sebagai merek elektronik atau otomotif ini sangat sering muncul sebagai peserta – dan kandidat terpilh, terutama dalam proyek-proyek yang diselanggarakan PLN.
Bukan mustahil untuk sebuah perusahaan yang terus ikut dalam pemilihan tender - tapi menjadi pertanyaan besar apabila perusahaan yang sama terus menerus mendapatkan proyek dari BUMN yang sama.
Mitsubishi kini telah memegang dua proyek dari PLN, yaitu proyek PLTGU Tanjung Priok dengan kapasitas 800MW dan PLTGU Muara Karang berkapasitas 500MW. Kini perusahaan dari negara matahari terbit itu digadang-gadang akan menjadi pemenang proyek terbesar PLN yg diberi nama Jawa 1, yaitu pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas raksasa sebesar 1600MW dengan nilai investasi USD$2miliar.
Penguasaan proyek ini tentunya tidak aneh apabila ada transparansi penilaian dari setiap peserta tender yang membuktikan bahwa memang Mitsubishi lah peserta terkuat. Namun kenyataannya, terpilihnya Mitsubishi sebagai pelaksana proyek terjadi secara sembunyi-sembunyi tanpa pemaparan fakta dan data yang terbuka untuk publik.
Dengan kemungkinan besarnya ambisi Mitsubishi untuk menguasai berbagai proyek yang diselenggarakan PLN, ada dugaan kuat bahwa Mitsubishi melakukan lobbying langsung kepada Kementerian BUMN yang menjadi induk segala perusahaan pelat merah di Indonesia. Proses lobbying di dunia bisnis memang sudah wajar terjadi, tapi akan menjadi racun apabila telah condong ke praktek nepotisme. Apalagi bila nepotisme ini terjadi di tataran elit pemerintah yang menjadi perwakilan rakyat.
Penguasaan Mitsubishi atas berbagai proyek PLN memang mengundang banyak tanda tanya. Monopoli proyek tanpa transparansi seharusnya dikritisi kembali agar tidak ada kecurangan. Jangan sampai monopoli Mitsubishi menjamur ke berbagai proyek-proyek negara lain dan menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat di Indonesia.
