Oleh: Ibnu Tokan
Korps Alumni HMI (KAHMI) pada awalnya merupakan wadah kekeluargaan alumni HMI yang lahir pada Kongres HMI VIII tahun 1966 di Solo. Melalui Munas Alumni HMI 15 September 1966 KAHMI kemudian disahkan menjadi salah satu Badan Khusus HMI sebagai tempat informasi sekaligus berfungsi sebagai wadah konsultasi.
Keberadaan KAHMI di usia 44 tahun telah menjadi the New Epicentrum yang wajib diperhitungkan oleh semua kalangan baik dalam skala nasional maupun skala regional. Sumbangan pemikiran dan kerja-kerja nyata telah mengantarkan KAHMI pada posisi high level di skala nasional.
Jejaring KAHMI terdapat pada semua level dan semua lini baik pemerintahan maupun swasta. KAHMI juga berperan dalam konteks politik nasional maupun regional. Lipatan jejaring ini bisa membentuk satu kekuatan utuh untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang di ridohi Allah SWT.
Kolaborasi membangun negeri menjadi prioritas utama dengan strategi pendistribusian kader secara merata di seluruh sektor kehidupan untuk menjaga stabilitas dan perjalanan negara mengokohkan komitmen keumatan dan kebangsaan harus menjadi mata air kehidupan harus di rawat sepanjang sejarah.
Faktanya eksistensi KAHMI tidak hanya pada sektor pemerintah dan swasta namun menyebar di berbagai ormas Islam baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas besar islam lainnya. Sehingga gerak anggota KAHMI menjadi sorotan karena memiliki pengaruh yang besar di masyarakat.
Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, Eksistensi KAHMI sejak awal didirikannya menjadi tempat informasi sekaligus wadah konsultasi harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh alumni HMI yang hari ini berkiprah di Nusa Tenggara Timur.
Kolaborasi membangun Nusa Tenggara Timur menjadi grand isu prioritas yang tidak sekedar wacana teoritis namun harus menjadi diskursus practical yang dituangkan dalam bentuk legitimasi sebagai rekomendasi kepada pemerintah provinsi guna membangun citra Nusa Tenggara Timur kedepannya.
Komitmen penyatuan visi bersama dengan seluruh Majelis Daerah KAHMI Kabupaten/Kota bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan strategi distribusi kader jangka panjang harus di pikirkan dari sekarang.
Musyawarah Wilayah IV KAHMI Provinsi NTT menjadi momentum diskursus sekaligus kritik internal dan eksternal eksistensi KAHMI membangun NTT.
Kami berharap ada gagasan pembaharuan yang bernafaskan islam yang dilahirkan dari MUSWIL kali ini sebagai rekomendasi ke pemerintah provinsi NTT untuk membangun misi keumatan sekaligus kebangsaan.