Ternate - Interfaith Rainfirest Initiative (IRI Indonesia) mengajak pemuka agama bersama masyarakat adat untuk ikut mengawal isu lingkungan di Maluku Utara (Malut) melalui lokakarya.
Keberadaan IRI Indonesia ialah memfasilitasi dialog antar agama mengenai tanggung jawab moral, etika dan spiritual bersama untuk melindungi hutan tropis seperti di Indonesia.
Nasional Fasilitator, IRI Indonesia, Hayu Prabowo, Sabtu (7/10) ditemui di Muara Hotel Ternate menyampaikan, tugas IRI Indonesia ialah meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya lingkungan hidup dan kehutanan.
"Kalau hutan itu ditebang maka efeknya tentu seperti sekarang ini, adanya climate change (perubahan iklim) dan peningkatan bencana. Sehingga itu adalah salah satu indikasi rusaknya ekosistem kita," tuturnya.
Kata Hayu, dalam satu daerah itu apabila peningkatan bencananya berkembang maka ada indikasi ekosistemnya sudah mulai rusak. Salah satunya di Maluku Utara. Masalahnya seperti, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan longsor.
IRI Indonesia, jelas Hayu, berencana membangun IRI chapter Maluku Utara. Untuk itu dalam kesempatan lokakarya ini pihaknya berdiskusi dengan para ulama atau pemuka-pemuka agama agar hal ini bisa diketahui dengan baik.
"Minimal dari internal majelis keagamaan dulu kita lakukan sosialisasi. Makanya terdapat enam buku sosialisasi dari keenam agama berbeda-beda yang disiapkan" ungkapnya.
Setelah itu, sambung Hayu, baru ada aksi ke luar. Menurutnya saat ini pihaknya, lebih menekankan pada pemahaman, aksi, dan advokasi.
"Nah advokasi ini berbeda dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lain, kalau kita advokasi keagamaan. Jadi misalnya kalau Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa tentang lingkungan hidup," pungkasnya
Sekedar informasi, Majelis agama yang tergabung dalam IRI Indonesia itu, terdiri dari Nahdlatul Ulama (NU) Maluku Utara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Utara, Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Maluku Utara, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Kemudian, Parasida Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Maluku Utara, Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) dan Masyarakat Adat.
Laporan : Ihdal Umam