Lihat ke Halaman Asli

Umam

Penulis

DP3A Dorong Provinsi Maluku Utara Masuk Kabupaten Kota Layak Anak

Diperbarui: 8 Maret 2023   19:15

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ternate - Pemerintah Provinsi (Pemrov) Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) saat ini tengah mendorong 10 kabupaten/kota masuk dalam kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Kepala Dinas P3AA Malut, Musyrifah Alhadar seusai acara bimtek peningkatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Sahid Bela Ternate Rabu (8/3) mengatakan setiap tahunnya memang selalu dilakukan penilaian oleh Kementerian PPPA.

Namun kata Musyrifah untuk tahun 2023 ini sudah diserahkan ke Provinsi untuk verifikasinya KLA. Sehingga Provinsi diminta harus membentuk tim verifikator yang terdiri dari instansi vertikal atau OPD terkait, maupun stakeholder lainnya seperti, akademisi dan LSM yang berkaitan dengan pemerhati perempuan dan anak. 

"Nah untuk melakukan penilaian di kabupaten/kota saya pikir harus ada suatu rapat koordinasi untuk memberikan penguatan kepada pemerintah kabupaten/kota. Apa-apa yang mereka harus lakukan didalam mempersiapkan penilaian mandiri ini," terangnya

Ia menjelaskan, untuk mau ditetapkan sebagai KLA terdapat 24 indikator yang harus dipenuhi oleh daerah dengan 5 kluster pembagiannya. Namun sesuai dengan hasil penginputan mandiri sampai dengan kemarin Provinsi Maluku Utara belum mencapai target dari 10 kabupaten kota sesuai dengan skor nilai yang memang sudah ditetapkan dari tahun ke tahun.

"Untuk itu dengan adanya rapat koordinasi KLA, saya berharap mereka bisa memenuhi 24 indikator, sehingga skor yang ditetapkan bisa mereka lampaui," ujarnya

Ia menyebutkan, KLA sendiri ada 4 kategori yang ditetapkan yaitu Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Dimana baru terdapat 3 kabupate/kota yang menerima KLA.

Kategori Nindya didapat oleh Kota Ternate, Kategori, Sementara Halmahera Barat baru pada predikat Pratama, begitu juga Kota Tidore Kepulauan yang baru pada predikat Pratama. 

"Sedangkan 7 kabupaten/kota lain, Musyrifah bilang belum mencapai target yang ditetapkan Kementerian PPPA," ujarnya 

Ia menambahkan, pada tahun 2030 nanti pemerintah sudah harus mengarah pada Indonesia layak anak. Jadi sebelum menuju kesitu maka harus melalui dulu Provinsi Layak Anak (Proviila).

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline