KEMISKINAN YANG SISTEMATIS
Masalah kemiskinan di Indonesia adalah menjadi salah satu masalah paling utama dari sekian permasalah yang muncul akhir akhir ini. Tetapi Kalau kita perhatikan seolah olah masalah ini terkesan tersembunyikan, tidak begitu menarik untuk diperbincangkan di media public dibandingkan dengan masalah lainya. Sepertinya para elite politik, pengambil kebijakan, terfokus kepada masalah korupsi, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, dll. Padahal tujuan utama Negara ini adalah menyujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Negara sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Dengan salah satu instrument penting yaitu menuntaskan kemiskinan.
Fakta mencatat bahwa negara kita ini masih digerogoti oleh rantai kemiskin. Rendahnya mutu kualitas kehidupan masyarakat yang ditunjukkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) masih dibawah rata rata dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN. Negara Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan denggan Negara Malasya dan Thailand. Sementara Indeks Kemiskinan Indonesia (IKM) lebih tinggi dari Negara Philippina dan Thailand. Angka ini tentunya akan menjadi tamparan keras buat bangsa kita. Apakah kita harus berbesar hati menerima label di atas? Negara Indoneisa sebagai Negara yang beradap tidak akan tinggal diam menerima dan pasrah dengan kondisi tersebut.
Ini menandakan persoalan kemiskinan di Negara kita merupakan fenomena global. Hal ini di tandai dengan munculnya berbagai masalah kemiskinan seperti kemiskina moral, kemiskinan kepemimpinan, kemiskinan integritas,dll, Karenanya peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, para pekerja sosial diperlukan dalam menangani permasalahan kemiskinan sangat diperlukan. Terlebih dalam memberikan masukkan (input) dan melakukan perencanaan strategis (strategic planning) tentang apa yang akan menjadi suatu kebijakan dari pemerintah.
Kita telah mengetahui bersama bahwa, berbagai kebijakan telah ditetapkan pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan, mulai dari agenda REPELITA zaman Orde Baru sampai dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) masa pemerintahan reformasi. Bahkan sampai kepada pembentukanbadan khusus untuk menangani masalah kemiskinan tersebut seperti Kementrian Koperasi dan UKM, Departemen Sosial, Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) dan elemen elemen terkait lainya. Faktanya Negara ini masih menghadapai persoalan yang sama dimanan penuntasan masalah kemiskinan ini terkesan jalan ditempat. Dimanakah letak persoalan utamanya?
Sebelumnya perlu di bahas tentang macam-macam dan sebab-sebab munculnya kemiskinan yang secara tidak langsung menjadi standar global itu. Pertama, kemiskinan moral. Kemiskinan ini disebabkan adanya kesalahan pada diri individu masing masing. Misalnya: malas, tidak percaya diri, gengsi, tak memiliki jiwa wirausaha yang kompatibel, tidak mempunyai kemampuan dan keahlian, mentalitas materialistic dan ingin serba cepat (instan), minim kreatifitas atau puas degan hanya menerima pemberian dari orang lain, melemahnya social trust (kepercayaan sosial) dalam suatu komunitas dan organisasi, dan otomatis hal ini sangat berpengaruh terhadap si subyek itu sendiri dan sebagainya.
Kedua adalah jenis kemiskinan structural. Kemiskinan Ini biasanya terjadi disebabkan faktor eksternal yang melatarbelakangi kemiskinan itu sendiri. Faktor eksternal itu biasanya disebabkan kinerja dari pemerintah atau stakeholder lainya di antaranya: pemerintah yang tidak adil, korupsi, paternalistik, birokrasi yang berbelit, kesenjangan (ketidakadilan) pembangunan daerah yang minus (desa) dengan daerah yang surplus (kota), strategi pembangunan yang kurang tepat (tidak sesuai dengan kondisi sosio-demografis) masyarakat Indonesia, monopoli para pengusaha yang tidak memberikan kesempatan kepada rakyat kecil untuk mengembangkan dirinya, dan sebagainya. Inilah yang menjadi factor kenapa angka kemiskinan begitu meningkat.
Kemudian untuk mengatasi permasalahan di atas penulis menawarkan berbagai alternative kebijakan yang menarik diperhatikan untuk mengendalikan pembengkakan angka kemiskinan,. Alternative pertama adalah: perlunya peran serta dari pemerintahah untuk memberikan penyuluhan, pelatihan kepada masyarakat sehingga budaya yang hanya menerima berubah menjadi budaya yang yang memberi.
Kedua: Budaya strategi pembangunan Indonesia perlu dirubah dengan cara mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan pelibatan aktif masayarakat dalam membuat beberapa kebijakan, jika memungkinan perlu dilibatkan mulai dari perencanaan program,penentu kebijakan, penetapan anggaran, maupun program monitoring dan evaluasi sehingga masyarakat merasa dihargai dan program tersebut sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Ketiga: Menekankan kepada para pengusaha/perusahaan yang memiliki program Social renponsibilty (CSR) dan kepada pergurusan tinggi Negeri/Swasta yang memiliki Program Pengabdian Masyarakat dan berbagai alternative lainya. Semoga bangsa Indonesia tercinta ini terlepas dari rantai kemiskinan yang sistematis.