Baru- baru ini seorang aparat negara memukul petani di desa brecong. Aku kasihan pada mereka yang penakut itu, mereka para anggota milliter berlagak seperti jendral. Sebenernya mereka adalah penakut. Orang yang berani karena senjata adalah pengecut. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi dibalik ketek kekuasaan.
Sebanyak 11 warga sipil dikabarkan mengalami luka-luka akibat dipukuli/ terlibat bentrok oleh prajurit tni di Desa Brecong, Buluspesantren, kebumen, rabu 11 september 2019. Bentrokan terjadi karena warga yang sebagian besar petani, berusaha menghalangi TNI yang ingin memagari lahan yang menjadi sengketa antara warta dengan TNI. Konflik sengketa lahan TNI dan warga sudah terjadi sejak lama.
"Jadi tanpa ada surat pemberitahuan puluhan anggota TNI datang. Warga yang sebagian petani langsung mengadang," kata Nahdliyin untuk Sumber Daya Alam, Umi Nurifah saat dikonfirmasi.
TNI memblokade lokasi Di sisi lain, warga berusaha menjaga tanah milik mereka. Akhirnya bentrokan terjadi. Puluhan anggota TNI AD yang memakai pakaian lengkap melakukan pemukulan sejumlah warga.
"Warga dikejar sama dipukuli bagian kepala, dada, dan punggung. Ini juga ada kabar terkena tembakan, sedang kami data lagi," katanya. Sekretaris Urut Sewu Bersatu Widodo Sunu Nugroho menuturkan, bentrokan tak terelakan karena bentuk perlawanan petani yang tidak rela lahan pertanian milik mereka dipagar tanpa ada persetujuan.
Selama ini petani memanfaatkan lahan itu untuk bercocok tanam dan kehidupan mereka. Sedangkan pemagaran ini merupakan lanjutan dari program yang dilakukan tentara tahun 2013, berlanjut pada 2015 dan 2019.
Tiga desa di kawasan Urutsewu yang dilakukan pemagaran, yakni Desa Entak, Desa Brecong dan Desa Setrojenar," ujarnya.
Usai aksi bentrok, sejumlah petani kemudian melakukan aksi di Kantor Bupati Kebumen. Dalam aksi tersebut, warga diterima Bupati Kebumen Yazid Mahfud.
"Tadi juga ada perwakilan dari BPN. Intinya, bupati meminta agar pemagaran dihentikan dulu. Sedangkan dari pihak BPN meminta dibicarakan dulu," ujarnya