PILKADES YANG BERINTEGRITAS
Oleh:
IDRIS APANDI
(Pemerhati Sosial)
Tahun 2019 banyak sekali Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak. Saya melihat fenomena begitu semarak dan bergairahnya proses Pilkades.
Jabatan kepala desa saat ini sudah dianggap yang bergengsi dan menarik. Hal ini setidaknya hal ini dapat dilihat dari cukup antusiasnya para pendaftar calon kepala desa. Berdasarkan pengamatan saya di beberapa daerah yang saya kunjungi di wilayah Jawa Barat. Rata-rata calon kepala desa yang bersaing lebih dari dua orang.
Apakah cukup banyaknya yang berminat menjadi kepala desa didasari oleh semakin meningkatkan kesadaran politik warga desa setempat untuk menjadi pemimpin atau ada motif yang lain, seperti gaji kepala desa yang cukup menjanjikan, atau jumlah Anggaran Dana Desa (ADD) yang semakin besar diterima oleh desa? Setiap pendaftar tentunya punya motivasi dan argumen masing-masing.
Para pendaftar calon kades berasal dari beragam latar belakang. Mulai dari wirausahawan, PNS, pensiunan TNI/POLRI/BUMN, guru honorer, tokoh agama, hingga caleg yang gagal terpilih saat pemilihan legislatif.
Dari sisi usia, selain kalangan tua, saat ini muncul tren generasi muda yang semakin tertarik untuk menjadi kades. Hal ini tentunya sah-sah saja. Mungkin kalangan muda ingin lebih berpartisipasi menjadi pemimpin dan pelopor pembangunan desa.
Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa yang memiliki hak pilih. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala Desa menjabat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.